???Pemdes Karang Bayan Sosialisasikan Pemanfaatan Hutan

Lingsar – KIM. Pemerintah Desa (Pemdes) Karang Bayan Kecamatan Lingsar mensosialisasikan pemanfaatan hutan. Sosialisasi tersebut berlangsung berkat kerjasama dengan Lembaga Sosial Kemasyarakatan (LSM) Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Nusa Tenggara Barat (NTB) di Kantor Desa Karang Bayan, Jumat 24/3.

Hadir dalam kesempatan tersebut Ketua Walhi NTB Murdani, Kepala Desa Karang Bayan Sudirati, semua perangkat Desa Karang Bayan, semua Kepala Dusun seDesa Karang Bayan dan beberapa perwakilan dari Masyarakat Karang Bayan dan puluhan warga masyarakat yang tertarik dengan pengelolaan hutan.

Kades Sudirati dalam kesempatan tersebut mengatakan sosialisasi ini merupakan program penguatan terhadap masyarakat dengan thema Penguatan Pengakuan Terhadap Pengelolaan Hutan bekerjasama dengan Walhi NTB.

Dikatakan, hutan yang dikelola masyarakat adalah milik negara, tidak boleh dijadikan hak milik, namun hasilnya dapat dapat dimanfaatkan.

“Bahwa hutan yang dikelola oleh masyarakat merupakan hutan milik Negara dan tidak boleh dijadikan hak milik oleh masyrakat,  akan tetapi masyarakat diperbolehkaan mengelola dan memanfaatkan hasil dari hutan tersebut, oleh karena itu masyarakat harus memperpanjang ijin dengan pemerintah karena ijin sebelumnya yang 20 tahun sudah habis”. Jelas Sudirati.

Ketua Walhi NTB Murdani menjelaskan pengelolaan hutan ditujukan kepada masyarakat ekonomi menengah ke bawah yang tidak mempunyai kebun ataupun sawah.

 “Bahwa pengelolaan Hutan Masyarakat hanya ditujukan kepada masyarakat yang Ekonominya menengah kebawah dan tidak mempunyai Kebun ataupun Sawah”. Ungkapnya.

Dijelaskan, pengelola hutan berkewajiban menjaga dan memelihara pohon yang menjadi penyerap air.  Murdani menghimbau kepada warga masyarakat Karang Bayan untuk menyelangi pohon buah dengan pohon yang menyerap air.

masyarakat yang mengelola Hutan harus menjaga dan memelihara pohon yang menjadi penyerap air, untuk itu kami mengimbau kepada masyarakat untuk menyelangi pohon buah dengan pohon yang bisa menjadi mata air” ungkapnya tegas.

Tindak lanjut sosialisasi pemanfaatan hutan, disepakati untuk pembentukan kelompok atau  pengurus pengelolaan hutan berbasis masyarakat. Kelompok dimaksud diberi nama “Argapura”. Kim Lingsar Beraksi/Zoeky

print