Anugrah Keterbukaan Informasi Publik se NTB, Lobar Raih Peringkat Pertama

Mataram, KIM. Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB) kembali meraih pemeringkatan pertama pada Penganugrahan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yang diselenggarakan Komisi Informasi (KI) Propinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2018 disusul Kota Mataram di urutan kedua dalam katagori Kabupaten/Kota Informatif. Sedangkan Badan Publik lainnya di Pemeritah Daerah/Kota se NTB hanya mendapatkan predikat cukup informatif, kurang informatif dan tidak informatif.
Penganugrahan ini berlangsung Rabu (28/11/2018) di Lombok Raya Hotel, Mataram diterima oleh Sekda Lombok Barat H. Moh. Taufic dari Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah. Raihan Lombok Barat ini merupakan raihan ketiga kalinya mempertahankan nominasi terbaik diantara 10 Kabupaten/Kota se NTB dalam katagori Badan Publik Pemerintah Daerah. Perolehan peringakat pertama sebelumnya diraih tahun 2015, disusul tahun 2017 dan 2018.
Penganugrahan ini sebagai bentuk apresiasi KI NTB terhadap seluruh Badan Publik baik di tingkat propinsi maupun Basdan Publik yang ada di Kabupaten/Kota termasuk Badan Publik Instansi Vertikaldan Partai Politik yang sumber anggarannya berasal dari APBN dan APBD sebagaim ana impelementasi amanah yang tertuang dalam UU Nomor 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Gubernur NTB H. Zulkieflimansyah menyatakan, apresiasi atas kerja keras KI mudahan dengan kerja keras Badan Publik di provinsi dan kabupaten/kota dapat mendorong kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah khususnya dalam hal transparansi pelaksanaaan pembangunan berikut pengalokasian anggarannya.
Mantan Wakil Ketua Komisi IX DPR RI ini juga mengingatkan, Keterbukaan informasi telah menjadi kebutuhan yang tidak bias ditawar-tawar dan ditutupi lagi dalam alam demokrasi saat ini. “Rasa Right To Now (rasa ingin tahu) masyarakat yang begitu besar terhadap program pembangunan yang dirumuskan pemerintah termasuk kebijakan penganggarannya menjadi caatan penting, bahwa masyarakat juga harus terlibat dalam proses-proses pembangunan,” kata Bang Zul sapaan akrab Gubernur pengganti Tuan Guru Bajang (TGB) ini.
Dikatakannya, sebagai bentuk Keterbukaan Informasi Publik yang transparan dan acuntable Gubernur memberi contoh di setiap sudut desa yang ada di NTB terpampang papan informasi dalam bentuk baliho besar yang berisi tentang RAPBDes (Rencana Angaran Pendapatan dan Belanja Desa) yang untuk diketahui saat ini anggarannya cukup besar dari pemerintah. “APBDes ini dengan rinci tertulis pendapatan desa dan seberapa besar pengeluaran yang sudah dilakukan dan identifikasi kebutuhan penggaran yang dilakukan,” ujar Zulkieflimansyah.
Karena itu Gubernur banyak berharap agar KI NTB terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan badan Publiok baik di tingkat propinsi maupun Kabupaten/Kota, sehingga apa yang diharapkan dari Keterbukaan Informasi Publik ini yang transparan dan dijamin acuntabilitasnya bias dilakukan dengan sebaik-baiknya.
“Kita tak punya pilihan harus terbuka, dengan demikian kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan semakin meningkat sebagai wujud keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan,” terang orang no 1 di NTB ini dihadapan Pimpinan Badan Publik se Provinsi NTB, Bupati/Walikota se NTB dan Instansi vertikal dan para pengurus Parpol lainnya. (Rasidi/her/Yani/L. Ivan Rasidin/Kominfo)

print