Bupati Lobar Ingatkan Kades Tepilih Mampu Jalankan Amanah Masyarakat

Gerung, KIM. Sebanyak 77 Kepala Desa (Kades) terpilih hasil Pemilihan kepala Desa (Pilkades) serentak periode ke dua Desember 2018 lalu resmi dilantik dan diambil sumpahnya oelh Bupati Lombok barat, H. Fauzan Khalid, S.Ag, M.Si di Bencingah Agung, kompleks pemerintahan Kantor Bupati Lombok Barat di Giri menamng, Gerung,  Rabu (6/2/2018).

Pelantikan para Kades baru tersebut dihadiri juga Wakil Bupati Lobar terpilih Hj. Sumiatun, anggota Forkompinda Lobar, Kapolres Mataram AKBP Saiful Alam dan sejumlah pejabat lingkup Pemkab Lobar.

Bupati Lobar H. Fauzan Khalid mengingatkan agar seluruh Kades terpilih bisa menjalankan amanah yang diberikan oleh masyarakat dalam menjalankan roda pemerintahan, sosial kemasyarakatan dan pelayanan terbaik kepada masyarakat yang telah memberikan mandat sepenuhnya kepada para Kades.

Bupati juga menekankan, agar apa yang menjadi visi-misi ataupun janji para Kades terpilih bisa diaplikasikan di tengah-tengah masyarakat yang dipimpinnya. “Kades merupakan ujung tombak terdekat dengan masyarakat yang dipimpinnya dalam memberi pelayanan terbaik kepada masyarakat. Termasuk berbagai persoalan dan pengaduan terkait pelaksanaan pembangunan. Kades merupakan ujung terdepan yang harus bisa mencarikan solusi atas semua itu,” terang mantan Ketua KPU NTB dua periode ini.

Selain itu Bupati juga meminta Kades terpilih untuk aktif melakukan koordinasi dan silaturrahmi kepada seluruh masyarakat. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui aspirasi dan persoaloan yang terjadi di masyarakat. “Dengan silaturrahmi dan koordinasi yang intensif dilakukan masyarakat akan merasa terayomi oleh pemimpinnya. Jangan hanya berkoordinasi dan bersilaturrahmi kepada warga yang telah memilihnya. Itu yang keliru. Pasalnya seorang pemimpin setelah terpilih menjadi milik semua masyarakat,” ujarnya.

Bupati Dua periode ini juga menekankan pentingnya seorang Kades melakukan koordinasi yang bersifat horizontal dan vertikal. Horizontal dimaksud Bupati yakni secara bersama-sama melakukan kooordinasi dan duduk bermusyawarah dengan lembaga-lembaga yang setingkat dengan Kepala Desa seperti Badan Permusyawarakatan desa, Babinsa, Babinkamtibmas dan sebagainya.

Demikian juga koordinasi vertikal, lanjut Bupati yakni koordinasi yang dilakukan dengan tingkat pemerintahan yanglebih tinggi seperti Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi ataupun pemerintah pusat.

Bupati juga meminta Kdes terpilih untuk menyegerakan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menenga Desa (RPJMDes) sebagai wujud implementasi janji atau misi dan visi pembangunan seorang Kepala Desa yang masih menjadi Calon Kades. “RPJMDes dimaksud agar bisa disingkronkan dengan RPJM Kabupaten, Provinsi bahkan nasional.  Hal ini penting agar terjadi sinergitas dan komplementasi program yang satu dengan yang lainnya,” ujar Fauzan.

Terkait dengan MoU yang belum lama ditandatangani oleh Kapolri dan Menteri Sosial, dimana anggota Polri diminta untuk mensupport pengawalan segala bentuk bantuan pemerintah  kepada masyarakat, ditekankan kepada para Kades untuk segera melaksanakan musyawarah Desa (Musdes) untuk melakukan verfikasi data terkait tindak lanjut dari MoU tersebut yang isnya singkronisasi Basis Data Terpadu (BDT) termasuk pendataan jumlah masyarakat yang masih dalam katagori kurang mampu (miskin).

Menyinggung pelaksanaan pesta demokrasi serentak pada 17 April 2019 mendatang yang meliputi Polpres dan Pemilihan Legislatif, Bupati mengingatkan Kades untuk membantu pemerintah untuk menangkal berita-berita bohong (hoax) yang dapat meresahkan dan mengadu domba masyarakat yang berdampak pada terganggunya kondisi Kamtibmas .

“Kita ingin pelaksanaan agenda nasional tersebut sdapat berlangsung aman, tertib dan lancar tanpa ada gangguan Kamtibmas yang justru akan merugikan kita bersama,” tutup Bupati. (her/ KIM Gerbang)

print