Bupati Minta BPD Tidak Terjerumus pada Tupoksi yang Melampaui Kewenangannya

Gerung-Kominfo. Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid, S.Ag, M.Si Kamis (15/11/2018) melantik dan mengambil sumpah anggota Badan Permusyawarakatan Desa (BPD) yang ada di empat kecamatan se Lombok Barat. Keempat kecamatan dimaksud yakni Kecamatan Narmada, Kecamatan Kuripan, Kecamatan Labuapi dan Kecamatan Gerung.

Bupati Lombok Barat Fauzan Khalid mengibaratkan anggota BPD tidak jauh beda dengan anggota DPRD yang tugas dan fungsinya sebagai lemnbaga kontrol dan pengawasan dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah kerjanya.

“Meski demikian lembaga BPD yang ada di desa tidak serta merta dalam mengawasi tugas pemerintahan seorang Kepala Desa tidak terperangkap oleh tugas-tugas yang di luar kewenangannya atau tidak melampaui kewenangannya sebagai anggota BPD. BPD tidak boleh terlalau jauh mencari kambing hitam atau mencari-cari kesalahan seorang aparatur desa. Kalaupun ada suatu program kerja Kades dalam implementasi pelaksanaannya menyimpang atau tidak sesuai dengan aturan, anggota BPD wajib melakukan telaahan atau koordinasi dengan Kades untuk mencari solusinya,” kata orang nomnor satu di Lombok Barat ini menekankan.

Bupati juga menyinggung pelaksanaan Pilkades serentak pada Desember 2018 mendatang di 77 desa se Lombok Barat. Ia mengingatkan BPD untuk memberikan kontribusi dan menunjukkan perannya secara maksimal guna mensukseskan pelaksanaan Pilkades dimaksud.

Fauzan didampingi Kepala Dinas Pembangunan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Lombok Barat Ir. HL. Edy Sadikin dan Asisten I Setdakab. Lobar, H.M  Ilham M.Pd mengingatkan agar BPD harus netral dan tidak berpihak kepada salah satu calon Kades. “BPD harus netral dalam Pilkades. Tugas BPD bagaimana menyukseskan pelaksanaan Pilkades dalam suasana aman, tertib dan berupaya menetralisir gangguan keamanan yang terjadi,” jelas Fauzan.

Bupati juga meminta BPD dalam menjalankan tugasnya untuk tidak berpretensi macam-macam. Jika ada aspirasi masyarakat yang disampaikan meski itu negative, fungsi koordinasi dengan Kepala Desa itu wajib dilakukan.

“Penyampaian aspirasi masyarakat haruslah dilakukan dengan cara yang baik dan benar dan tidak mengedepankan cara-cara emosional apalagi menjauhi sikap santun, adab dan etika. Meski aspirasi itu baik dan benar, namun cara penyampaiannya yang salah, maka akan menjadi buah simalakama. Semua itu diupayakan agar bisa berjalan dengan baik dengan tetap menjunjung tinggi etika, kesantunan untuk tetap menjaga kebersamaan, persatuan, kekompakan dalam bersama-sama membangun desa menjadi lebih maju ke depannya,” pungkas Bupati.

Kadis DPMD Lobar HL. Edy Sadikin menjelaskan, pada pengambilan sumpah kali ini sebanyak 216 orang anggota BPD yang diambil sumpahnya sekaligus dikukuhkan. Sebelumnya pada 18 Oktober 2018 lalu anggota BPD dari 38 desa dilantik. Awalnya 30 April 2018 anggota BPD dari 8 desa juga dilantik. “Kita masih menyisakan 8 desa lagi untuk kita lantik anggota BPDnya,” ujar Edy Sadikin. (her/Komninfo)

 

print