Farouk Muhammad Reses Di Desa Kuripan Induk

Kuripan KIM, Anggota DPD RI Dr. Faruk Muhammad melakukan reses untuk menyapa kontituennya pada hari Kamis 11 Mei 2017 bertempat  di aula kantor desa kuripan , dihadiri oleh Kepala Desa Kuripan Induk, Kepala Desa Giri Sasak, Ketua BPD kuripan induk beserta anggota, kepala dusun se-Desa Kuripan Induk, serta tokoh masyarakat dan tokoh agama.

Kades kuripan induk  Mastur   menyampaikan ungkapan rasa  terima kasih kepada DPD Dapil NTB tersebut, serta menginformasikan bahwa saat ini dalam rangka menyambut bulan suci ramadhan maka banyak kegiatan yang dilakukan masyarakat seperti pembenahan pasilitas masjid dan musholla.

Purnawirawan Jendral Kepolisian yang juga menjabat wakil ketua DPD RI menyampaiakan maksud dan tujuan beliau saat itu. “Kedatangan saya kali ini dalam rangkaian menyerap aspirasi masyarakat dan natinya akan saya perjuangkan lewat DPD RI”. Tegas Farouk.

Farouk Muhammad juga menyinggung berbagai hal mulai dari pelayanan pemerintah terhadap masyarakat yang sangat perlu ditingkatkan, Farouk juga menyinggung tentang pelayanan Kepolisian RI kepada masyarakat terutama saat pembuatan SIM. “Masyarakat harus melakukan fungsi kontrol terhadap Pemerintah dan Kepolisian dalam memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat”. Tegasnya.

Ada banyak pertanyaan yang disampaiakan warga kepada Wakil Ketua DPD RI tersebut saat proses diskusi dibuka. seperti Hamdi Ketua BPD Desa Kuripan yang mempertanyakan BPJS gratis tanggungan Pemerintah yang belum merata, karena masih banyak warga yang betul-betul tidak mampu belum mendapatkan layanan BPJS. Disamping itu juga mengenaik pelayanan BPJS yang dirasakan sangat merugikan masyarakat dengan aturan-aturan sepihak yang ditetapkan oleh BPJS.

Sementara Fauzul Majedi salah seorang Kepala Dusun mempertanyakan masalah pelayanan E-KTP yang tidak memuaskan karena seringkali tidak ada blangko sehingga menghambat dalam proses pembuatan kartu identitas tersebut.

Farouk berjanji akan membawa semua permasalahan yang dihadapi masyarakat tersebut nantinya disidang DPD RI serta akan menyauarakannya ke Pemerintah Pusat. SRI/KIM Subulussalam.

print