Gebyar DBiP Perkuat Layanan Dasar Informasi di Tingkat Dasar

Mataram, Kominfotik-Ketua Bidang Advokasi, Edukasi dan Sosialisasi, Komisi Informasi Pusat Wafa Patria Umma menyatakan, Gebyar layanan dasar desa menuju keterbukaan Informasi Publik di NTB menunjukkan bukti bahwa masyarakat NTB ingin memperkuat Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

“Layanan dasar informasi di tingkat dasar seperti desa dan kecamatan sangat penting bagi masyarakat karena itu berhubungan langsung dengan informasi layanan dasar yang dibutuhkan masyarakat di tingkat desa, terutama bagi kelompok yang rentan terhadap keterjangkauan informasi di desa khususnya terkait dengan layanan dasar, kesehatan dan pendidikan,” kata Wafa Patria pada gebyar DBiP se NTB di bal Room Lombok raya Hotel, Mataram, Kamis (7/11).

Menurutnya,  tahun 2020 mendatang pemerintah pusat konsen bagi peningkatan SDM salah satunya peningkatan peran institusi pendidikan dan kesehatan di tingkat dasar (desa). Apalagi Kemenkes sudah memperioritaskan program stunting.

“Komisi Informasi memiliki kewenangan membuat standart petunjuk layanan informasi public, Karena itu Komisi Informasi membuat inisiasi  yakni Peraturan Komisi Informasi (Perki) I 2018 tentang standart layanan informasi pubik desa. Peraturan Komisi Informasi Desa ini untuk meningkatkan pelayanan Informasi Publik di lingkungan pemerintah desa demi menghasilkan layanan Informasi Publik yang berkualitas,” ujar Wafa.
Dikatakan wafa, tujuan terbitnya Peraturan Komisi Informasi Desa adalah untuk memberikan pedoman standar bagi Pemerintah Desa dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik di lingkup desa. Karena dana pemerintah pusat yang mengalir ke pemerintah desa setiap tahunnya mengalami kenaikan.
“Kita berharap ini bisa menjadi komitmen mercusuar dari seluruh desa di NTB untuk menyediakan akses keterbukaan informasi kepada publik yang transparan, partisipatif dan akuntabilitas.

Menurutnya, desa juga dapat membentuk PPID secara mandiri sehingga desa juga punya hak melakukan uji konsekwensi sendiri tanpa melalui Pemda tapi harus didampingi dan dipasilitasi Pemda. Sebagai panduan masyarakat dalam kebutuhan akses informasi desa.

“Karena sesungguhnya hakekat informasi desa itu sama dengan yang tertuang dalam UU N0 6 2016 tentang Desa. Masyarakat desa berhak meminta dan mendapatkan informasi dari apa saja perencanaan pemerintah pusat, provinsi, Kabupaten hingga desa.

“Kami mohon kepada Pemda dan KI NTB untuk tetap mendorong masyarakat untuk dapat mengakses informasi, karena informasi itu bisa mencerdaskan bangsa dengan mengetahui informasi juga bisa mensejahterakan masyarakat.

KIP diperlukan untuk pengawasan terhadap Badan Publik yang menyelenggarakan tugas-tugas kenegaraan yang dilaksanakan Badan Publik. Itu semua di lakukan dalam mewujudkan pemerintahan yang terbuka.

Karena itu gerakan bersama layanan dasar dan DBIP merupakan upaya oftimal yang dilakukan Pemprov NTB untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kesehatan dan pendidikan.

“Mari kita kawal bersama KIP dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dan semoga menjadi motivasi bagi institusi ain dl mengawal KI,” ajak wafa. (her).

print