Jakem Timur Dapat Pembinaan Inspektorat Lobar

Lembar – KIM. Desa Jembatan Kembar (Jakem) Timur mendapat pembinaan dari Inspektorat Kabupaten Lombok Barat dengan turun langsung melakukan pemeriksaan ke Kantor Desa Jakem Timur, kamis 16/01. Pembinaan rutin yang di lakukan setiap tahunnya untuk memeriksa penggunaan dana desa yang cukup besar di gelontorkan pemerintah pusat. Lebih-lebih pemeriksaan itu bertepatan dengan terjadinya kisruh akibat oknum warganya mendatangi Kantor Desa mencurigai adanya manipulasi oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK). Dengan turunnya Inspektorat disamping menjadikan momentum pembinaan juga diharapkan menjadi jawaban atas tudingan oknum tersebut.

Hal itu disambut baik oleh Kepala Desa Jakem Timur H. Ismail Darwan. “kami berharap pemeriksaan yang di lakukan Inspektorat ini bisa menjawab keraguan pihak pihak yang selama ini meragukan kinerja pemerintah desa, karena jika nanti terdapat temuan dalam pemeriksaan tersebut tentunya akan ada sanksi administratif untuk pemerintah desa” tuturnya saat kami temui di kantornya.

Sementara itu Ketua Lembaga Pembangunan Masyarakat Desa (LPM) H. Karnaen juga menyambut baik turunnya Inspektorat Lombok Barat. “Sebab keraguan-keraguan atas kinerja Kepala Desa akan terjawab tuntas”, .tegasnya.

Pada pertengahan tahun ini Desa Jakem Timur telah mendapatkan pembinaan dari Badan Pemeriksa Keuangan Pusat (BPKP) Provinsi NTB. Hasil pemeriksaan BPKP tersebut tidak ada temuan terkait dengan penyelewengan dana desa seperti yang dicurigai para pihak.

Ketua Tim Pemeriksa Inspektorat Lombok Barat Ni luh Sutresing dalam kesempatan tersebut mengatakan pemeriksaannya lebih menekankan pada aspek administrasi. “jadi kesesuaian antara surat perintah pembayaran harus sesuai dengan nomer rekening pembayaran, demikian juga dalam hal pengadaan barang harus sesuai dengan anggaran yang tersedia”, jelasnya.

Dalam pembinaan tersebut juga dilakukan pemeriksaan fisik yang dibiayai dari anggaran dana dan dana desa yang bersumber dari bantuan pemerintah pusat. Sehingga inventaris kantor desa seperti meja kursi, lemari, laptop, komputer serta pengadaan brugak tak luput dari pemeriksaan.

Diharapkan dengan turunnya pemeriksa baik dari Inspektorat maupun BPKP dan yang berwenang lainnya dapat memberikan bimbingan penyelesisaian berbagai masalah desa terutama masalah pertanggungjawaban keuangan dana desa. Dengan demikian bantuan pemerintah pusat itu dapat dirasakan masyarakat.  Amirullah KIM Lembar Bersaing.

print