Kades Jembatan Kembar Memundurkan Diri

Kim Lembar – Kepala Desa Jembatan kembar(Jakem) Kecamatan Lembar H L Sutrawan dikabarkan telah memundurkan diri dari jabatannya sebagai Kepala Desa ( Kades ). Hal ini pun di perkuat dengan telah di keluarkannya surat Keputusan Bupati Lobar Nomor 175/15/DPMD/2017 tentang pemberhentian kepala desa jembatan kembar dan pengangkatan Plt kades Jakem.

Dimana surat Keputusan Bupati Lobar tersebut di keluarkan sesuai dengan Surat Kades Jakem, Ketua BPD jakem dan Surat camat nomor 100/54/KC-LBR/III/2017 tertanggal 1 Maret 2017 yang lalu.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa(DPMD) Lobar H L Edy Sadikin yang di komfirmasi terkait kemunduruan kades tersebut, membenarkannya. Bahkan diakuinya berkar-berkas pengemunduran diri kades tersebut telah lengkap semua.

“Memundurkan diri, ada lengkap-lengkap berkasnya,” terangnya di hadapan media.

Kabar yang beredar mengatakan kemuduran Kades Jakem tersebut karena alasan keinginannya fokus di Partai Politik. terkait alasan tersebut dirinya mengungkapkan kemunduran diri kades tersebut, mungkin karena ingin mengurus keluarga dan alasan kesehatannya.
“mungkin ingin mengurus keluarga dan alasan kesehatan,”ujarnya.

Terkait pelaporan anggaran dana Desa dan ADD. Menurut mantan kepala BLH Lobar ini kendati telah memundurkan diri tetap harus bertanggung jawab.
“tetap harus di pertanggung jawabkan dana desa dan ADD,” katanya. Kendati demikian kabarnya penujukan Plt Kades Jakem telah dilakukan, sehingga pelayanan terhadap masyarakat tetap berjalan.

Sementara itu di tempat terpisah, Kabag Humas dan Protokol H Saiful Ahkam membenarkan alasan kades tersebut mundur karena ingin fokus dalam partai.
Menurutnya apa yang dilakukan oleh kades tersebut perlu di apresiasi karena telah memundurkan diri karena ingin fokus dalam partai politik.

Dia mengatakan, Hal ini dapat menjadi pembelajarang kepala kades lainnya yang ingin ikut dalam partai politik. karena telah jelas adanya larangan kepala desa mengikuti partai politik.
“diharapkan ini jadi pembelajaran kepala desa lain, karena larangan kepala desa mengikuti partai politik,” tandasnya. (BUDI KIM GERBANG GERUNG)

print