Kerhadiran Kepala OPD Pada Setiap Even Lombok Barat Rendah

Giri Menang, Diskominfo-Wakil Bupati (Wabup) Lombok Barat, Hj.Sumiatun menegaskan, tingkat kehadiran pejabat dan staf pada even Hari Ulang Tahun (HUT) RI Agustus lalu kurang apresiatif. Mereka dinilai malas, kurang perhatian serta kurang partisipasi dalam setiap even, lomba dan apel HUT RI ke 74.

“Saya berterima kasih atas suksesnya kegiatan HUT RI ke 74, namun ada satu hal yang perlu mendapat perhatian, yakni masih banyak pejabat dan staf yang malas mengikuti apel dan setiap even yang    dengan HUT RI,” kritik Sumiatun pada Rapat Pimpinan (Rapim) II di Aula Utama Kantor Bupati Lombok Barat di Giri Menang-Gerung, Senin (9/9/2019).

Ketegasan Sumiatun kian memuncak, manakala panitia HUT sudah bersusah payah menyiapkan acaranya. Namun, kepala OPD dituding seperti tak berdya mengarahkan karyawannya. Sumiatun tidak ingin hal serupa, terulang kembali pada kegiatan yang sama tahun depan.

“Saya akan menilai setiap kehadiran tanpa alasan yang jelas. Ini artinya suatu ketidakpatuhan terhadap perintah pimpinan. Konsekwensinya sangat berpengaruh pada kondite dan penilaian pimpinan terhadap saudara selaku pejabat pemegang eselon dan staf,” tegas Wabup dihadapan  Bupati Lombok Barat, H.Fauzan Khalid, Sekda H.Moh.Taufiq, Asisten, Pimpinan dan sekretaris OPD, serta camat.

mantan Ketua DPRD Lombok Barat ini.

Selain mantan Katua DPRD Lombok Barat ini juga menngingatkan tahun 2019 ini, ada dua mega proyek DAK yang tidak tertangani. Proyek tersebut adalah, pegadaan Limbah yang ada di Dinas Kesehatan senilai Rp 2 milyar. Berikutnya pengadaan proyek yang ada di Dinas Pehubungan seilai Rp 1,4 milyar. Ini artinya, lanjut Sumiatun, ada Rp.3,4 milyar DAK yang tidak terkesekusi lantaran telatnya penanganan kontrak. Tidak tereksekusinya proyek ini, beralasan karena adanya human error, ada kesan bahwa, tidak mau belajar dari pengalaman tahun sebelumnya, sehingga hal itu bisa terulang kembali.

Diharapkan, kepala OPD lebih serius menangani dana DAK maupun dana transfer lainnya. Maksudnya, supaya tidak terjadi lagi hal serupa, sehingga pemerintah pusat menilai tidak mampu membelanjakan anggaran.

“Proyek senilai 3,4 milyar ini, saya khawatir berpengauh tidak baik terhadap kondite bagi pemerintah daerah sebagai penerima alokasi DAK tahun depan,” tegas Sumiatun.

Sumiatun lebih khawatir, ketika masyarakat merasa kehilangan haknya, hak untuk memperoleh barang dan jasa yang dihasilkan dari DAK yang gagal dieksekusi. Bahkan gagalnya eksekusi proyek tersebut, akan berdampak pada tantangan kebijakan RPJMD yang sudah ditetapkan.

“Ke depan, saya bersama bupati, tidak hanya mengukur kinerja saudara berdasarkan target, tapi kami menginginkan bentuk kreatifitas masing-masing OPD,” tegasnya.

Apa yang dikemukakan Wabup Sumiatun mendapat tanggapan dari Seda HM.Taufiq. Menurut Sekda, apa yang dikemukakan Wabu adalah fakta. Termasuk setiap even yang dilakukan, tingkat kehadiran pejabat sangat minim.

“Jangan dikiran, itu tidak ada data pada kami. Setip acara, kami tahu siapa yang hadir, siapa yang ada dan tidak ada alasan, siapa yang keluar daerah tanpa izin dan seterusnya,” sebut Sekda.

Usai paparan wabub, rapim dilanjutkan dengan ekspose kesiapan pelaksanaan MTQ ke 28 tingkat Provinsi NTB, pelaksanaan Pesona Senggigi, PJU, Realisasi PAD serta Bendungan Meninting. (LPA)

print