Komisi IX Minta Kemenkes Maksimal Beri Pelayanan Kesehatan Pasca Gempa Lombok

Lingsar-KIM. Banyaknya korban meninggal dunia, terluka akiba gempa Lombok secepatnya harus mendapatkan perhatian dari semua pihak. Komisi IX DPR RI yang bermitra kerja dengan Kementerian Kesehatan haruslah difungsikan semaksimal mungkin untuk bisa memberikan   pelayanan kesehatan khususnya bagi masyarakat terdampak gempa.

Pelayanan kesehatan bagi masyarakat terdampak gempa Lombok harus menyeluruh mulai dari bayi, orang dewasa sampai lansia. “Kita juga harus memastikan bahwa mereka yang menjadi korban gempa seperti luka parah, ringan dan lainnya secepatnya harus  mendapatkan pelayanan kesehatan dengan baik. Kita juga berharap aksi yang kita lakukan adalah bagaimana juga segera melakukan recorvery terhadap dampak gempa. Meskipun  kita tahu ini bukan pekerjaan mudah tapi rumit karena demikian banyaknya korban gempa,” kata Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Hj. Ermalena  di Lingsar, Lombok Barat, Jumat (24/8).

Politisi PPP dari Dapil NTB ini menambahkan, banyaknya fasilitas kesehatan seperti Rumah sakit, Puskesmas ataupun Pos Kesehatan Pembantu (Poskestu) yang mengalami rusak berat Komisi IX DPR RI memastikan akan segera melakukan rapat kerja dengan Menteri Kesehatan terkait penanganan gempa.

Menyinggung peranan BPJS Kesehatan pasca gempa dimana saat ini seluruh pelayanan kesehata diambil alih oleh negara, Ermalena justru mempertanyakan setelah tanggap darurat ini selesai bagaimana peran dan fungsi BPJS. “Namun kita sudah mendapatkan penjeasan bahwa sejauh mereka peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) maka ini menjadi tanggungjawab BPJS. Dan kita harap juga bagi yang belum menjadi peserta JKN untuk segera difasilitasi untuk bisa mendapatkan kartu JKN,” kata Ermalena.

Namun Ermalena masih mempertanyakan soal regulasi yang memungkinkan kartu JKN akan bisa  aktif setelah 14 hari. “Untuk itu nantinya akan kita bicarakan secara khusus apa ada pengecualiaan khusus untuk gempa Lombok untuk bisa disegerakan. Kalau memang diperlukan ada surat untuk itu komisi IX DPRI akan memberikan dukungan agar seluruh terdampak gempa Lombok  bisa menjadi tanggugjawab besama,” harapnya..

Terkait masih kurangnya tenaga medis bak yang ada di Lombok Barat maupun di Lombok Utara yang masih kekurangan sebanyak 40 persen dari tenaga ideal yang dibutuhkan pasca gempa ini, Ermalena mengusulkan agar kekurangan tersebut bisa diperbantukan dari tenaga medis yang ada di daerah terdekat dari Lombok seperti dari Bali, Jatim ataupun Makasar. “Pasalnya tenaga medis yang ada saat ini di dua kabupaten ini juga terkena dampak gempa, dimana rumahnya banyak yang rusak berat. Jadi mereka tidak bisa bekerja maksimal,” terang Ermalena.

Ditanya ketersediaan air bersh, Ermalena meminta kementerian PUPR segera  mengambil langkah cepat seperti melakukan pengeboran dan atau dialirkan dari sumbermata air yang sudah ada ke lokasi pengungsian. Ermalena mengkhawatirkan jika ini tidak dilakukan secepatnya akan menambah kerjaan dari tenaga kesehatan. “Penyakit bagi para pengungsi ini akan menyerang seperti  diare, penyakit kulit, Ispa dan lainnya. Ini PR yang perlu dituntaskan dalam waktu secepat-cepatnya agar beban pelayanan kesehatan kita tak menjadi berat,” pungkasnya. (her/KIM Lingsar Lestari)

print