KPUD Lombok Barat Temukan 332 Surat Suara Pilpres Rusak  

Kediri, Kominfo/KIM. Proses pelipatan surat suara Pilpres 2019 di Kabupaten Lombok Barat tengah berjalan. Hingga hari ketiga Rabu (13/3/2019) proses penghitungan ulang surat suara yang sudah datang termasuk penyortiran dan pelipatan surat suara ditemukan sebanyak 332 surat suara yang mengalami kerusakan atau tidak layak untuk digunakan oleh para pemilih pada hari H pelaksanaan pemungutan suara 17 April 2019 mendatang.

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Lombok Barat, L Suherman, SH, MH menyebutkan, hingga Rabu (13/3) KPUD Kabupaten Lombok Barat sudah menerima sebanyak 245 box surat suara telah diterima dengan jumlah 489.480 lembar surat suara. Dari jumlah ini, terhitung sebanyak 488.737 lembar surat suara dalam kondisi baik.

“Sedangkan surat suara dalam kondisi rusak sebanyak 332 lembar. Jadi jumlah surat suara dalam kondisi baik dan rusak keseluruhannya sebanyak 489.069 lembar. Sementara jumlah kebutuhan sebanyak 490.518 surat suara,” kata Suherman di Lelede, Kediri, Rabu (13/3/2019).

Menurut mantan Camat Labuapi ini, terkait surat suara yang rusakpihaknya akan  segera memplenokan jumlah surat suara yang rusak untuk selanjutnya dikirim ke pusat melalui KPU Provinsi NTB untuk segera dicetak penggantinya.

Surat suara yang rusak atau tidak layak digunakan pemilih, Suherman mencontohkannya seperti surat suara yang kosong atau tidak ada isi di lampirannya, kabur terkena tinta, robek, penempatan Paslon Pilpres yang tidak pas pada posisinya, tidak memiliki poto, surat suara yang terlihat seperti sudah tercoblos dan lain sebagainya.

Seperti diberitakan sebelumnya, jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Lombok Barat  berjumlah 479.882 plus 2 persen dari jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) se Lobar yang ada saat ini sebanyak 2.200 TPS.

“Menyangkut keamanan distribusi logistik, Bambang menyerahkan sepenuhnya ke petugas keamanan Polri dan TNI. Keamanan sangat menentukan tertib dan lancarnya pengiriman distribusi logistik,” kata Ketua KPUD Lombok Barat, Bambang Karyono. (her/Kominfo/KIM Kediri).

print