Program “YES I DO” dari PLAN International terimplementasi dengan Program “GAMAK” Kabupaten Lombok Barat untuk Mencegah Perkawian Anak Usia Dini.

Batulayar – Diskominfotik, Kekayaan budaya masyarakat Sasak di Lombok, salah satunya rangkaian upacara perkawinan adat, termasuk di dalamnya ‘merariq’. Sayangnya praktik ‘merariq’ ini telah mengalami pergeseran dari aturan awal sehingga beberapa kelompok masyarakat malah menjadikan praktik ‘merariq’ ini sebagai celah untuk melanggengkan perkawinan usia anak. Penelitian oleh World Bank dan International Center for Research on Women (ICRW) 2017 menunjukkan bahwa perkawinan usia anak turut memengaruhi indeks pembangunan manusia, angka kelahiran prematur, angka kematian ibu dan anak, angka stunting, angka fertilitas total, hingga pendapatan daerah dan negara. Melihat dari buruknya dampak perkawinan usia dini, potensi untuk merevitalisasi nilai-nilai luhur budaya masyarakat Sasak di Lombok (terutama mengenai merariq), dan dukungan yang ditunjukkan oleh pemerintah serta organisasi masyarakat di daerah Lombok Barat, maka pada tahun 2016 Project “Yes I Do” dipersiapkan oleh aliansi Yes I Do untuk diimplementasikan di Kabupaten Lombok Barat. Kemudian pada tahun 2017, Plan International Indonesia bersama mitranya Lembaga Perlindungan Anak dan Remaja (LPAR) dan Perhimpunan Untuk Peningkatan Usaha Kecil (PUPUK), yang tergabung dalam aliansi Yes I Do, memulai perjalanannya bersama banyak orang baik untuk melindungi remaja di Lombok Barat dengan memfasilitasi mereka untuk berdaya dan mencegah praktik perkawinan usia dini di Lombok Barat. Dalam mobilisasi masyarakat untuk mengubah sikap dan mengambil tindakan, termasuk kebijakan pada tingkat desa, untuk mencegah praktik perkawinan usia dini pada anak di masyarakat dan kehamilan remaja.   

Pemerintah Kabupaten Lombok Barat melalui Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (DIKBUD), dan Pemerintah Desa melakukan Pemberdayaan remaja melalui pendidikan ramah anak dan pengembangan keterampilan hidup (soft-skill) dan visi dan pilihan hidup selain pernikahan – kewirausahaan dan pilihan karir / kerja. Maka dari itu dibentuk Komisi Perlindungan Anak Desa (KPAD) di Kabupaten Lombok Barat, 4 KPAD terbentuk. Di tahun 2019, terdapat 101 anggota KPAD yang terdiri 48 dewasa laki-laki, 26 dewasa perempuan, 4 kaum muda laki-laki, 9 kaum muda perempuan, 4 anak laki-laki, 8 anak perempuan. 45% anggota KPAD tersebut aktif mencegah perkawinan usia anak, menjadi fasilitator diskusi, merespon kasus, mendampingi korban, hingga menjadi narasumber dalam sesi sosialisasi di masyarakat. Sejak 2017, ada 174 anggota KPAD menerima peningkatan kapasitas dengan jumlah 4 anak laki-laki, 7 anak perempuan, 15 kaum muda laki-laki, 11 kaum muda perempuan, 95 dewasa laki-laki, 39 dewasa perempuan. Dari 699 remaja mendapatkan kegiatan pemberdayaan ekonomi berupa kelas rutin, lokakarya, dan pelatihan mengenai kewirausahaan, 151 remaja di Lombok Barat telah menyusun perencanaan bisnis ataupun strategi untuk menyongsong masa depan dan 4 kelompok bisnis remaja terbentuk dan memperoleh omset sekitar Rp.8.500.000.

Melalui PLAN International Indonesia yang merupakan yayasan nasional yang bergerak memajukan dan memperjuangkan kesetaraan hak anak-anak dan perempuan bekerjasama dengan Pemerintah Lombok Barat memiliki komitmen dan 8 kebijakan yang terdiri dari SK Kepala Desa, SK Kepala Sekolah, Surat Edaran Kepala Desa, Peraturan Bupati Lombok Barat No. 30 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Perkawinan Usia Dini, alokasi anggaran pembentukan dan pengembangan SRA di Lombok Barat berada pada Dinas DP2KBP3A. Sosilisasi SRA, Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat No. 9  Tahun 2019 tentang Pendewasaan Usia Pernikahan (PUP). Melakukan 36 kegiatan kampanye menjangkau lebih dari 3 juta orang melalui kegiatan-kegiatan desa, artikel di surat kabar, peliputan oleh TV nasional mengenai penguatan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan pengembangan wisata lokal ramah anak Kokok Babak Kediri Kecamtan  Kediri Lombok Barat, Jumlah anggaran untuk KPAD telah turun untuk tiga KPAD di Lombok Barat sejak tahun 2017-2019 berjumlah Rp 27.000.000,00. Plan International Indonesia, secara langsung dan melalui mitra implementasi, semenjak tahun 2016 telah mengeluarkan anggaran belanja program dan operasional sebesar Rp. 4,662,771,716.

Nantinya Tidak hanya 4 desa di Lombok Barat, namun 119 desa di Lombok Barat  memiliki Mekanisme Perlindungan Anak Berbasis Masyarakat. Apapun namanya, PATBM, KPAD, LPAD, Satgas Perlindungan Anak, dan sebagainya, yang penting dapat memenuhi tiga fungsi minimum untuk pencegahan, pelaporan dan rujukan, advokasi dan kampanye. Didukung dengan tegas melalui kebijakan, program dan realisasi anggaran dari pemerintah daerah dan desa. Tidak hanya 4 sekolah dan 3 PKBM di Lombok Barat, namun semua sekolah (SD – SMA) yang berjumlah 1648 sekolah dan 40 PKBM memiliki komitmen dan difasilitasi untuk menuju ekosistem pendidikan yang ramah anak.     Dengan Dibentuknya forum Perlindungan Anak Berbasis Masyarakat dan forum Sekolah Ramah Anak dan PKBM Ramah Anak di tingkat Kabupaten dan Kecamatan. Sehingga dapat disusun alur koordinasi yang intensif dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak, termasuk putus sekolah, perkawinan usia anak, dan kehamilan remaja, yang terhubung dengan dinas-dinas terkait. Dengan sisusunnya mekanisme pelaporan dan rujukan untuk kasus perkawinan usia anak yang komprehensif dan melibatkan berbagai elemen pemerintah (desa, kecamatan, kabupaten, dan provinsi) dan lapisan masyarakat, serta penanganan anak pasca dibelas sehingga anak yang telah dibelas tidak kembali lagi menikah di usia anak.

Sekertaris Daerah Lombok Barat H. Baehaqi yang mewakili Bupati Lombok Barat pada Pertemuan Laporan Program dan Diskusi Berkelanjutan dalam Upaya Penurunan Angka Perkawinan Usia Anak Melalui Program Yes I DO di Ruang Mataram Hotel Jayakarta – Batulayar –  Lombok Barat, Senin (17/2/2020) mengatakan, “Program Yes I DO dari PLAN Internasional Indonesia yang berada di Kabupaten Lombok Barat telah terimplementasi dalam pencegegahan perkawian anak dini telah terimplementasi dalam kebijakan Gerakan Anti Meraiq Kodeq (GAMAK) sudah menjadi kebijakan dan maka ini akan menjadi sebuah pelanggaran jika Peraturan Bupati dengan anggaran yang melekat di DP2KBP3A tidak dilaksanakan dalam rangka tindakan pencegahan dan persoalan-persoalan isu strategis lokal regional, maupun nasional seperti Stunting, Kemiskinan,  yang juga salah satu penyebab dari Perkawian Usia Anak Dini. Jadi dengan melakukan program-program seperti yang dilakukan oleh PLAN International Indonesia YES I DO ini akan memberikan kontribusi yang sangat besar dalam keikutsertaan pembangunan di Kabupaten Lombok Barat.” Ungkapnya.

Baehaqi juga menambahkan, “Menyampaikan penghargaan dan apresiasi sangat tinggi untuk PLAN International Indonesia dan mitra dengan program YES I DO yang digagasnya. Pemerintah Kabupaten Kabupaten Lombok Barat sudah memiliki komitmen yang jelas untuk mencegah Perkawian Anak Usia Dini dengan adanya Peraturan Bupati Lombok Barat No. 30 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Perkawinan Usia Dini. Lombok Barat juga telah mendapatkan penghargaan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) sebagai Kabupaten/Kota Layak Anak 2019  dari pratama menjadi madya, dan sudah ada desa menjadi roule model untuk kita lanjutkan Best franchise guna memberikan imbas ke desa-desa yang lain.”pungkasnya. Diskominfotik/YL

print