Sekda Lobar: Format Pendataan Korban Gempa Harus Seragam Hingga Posko Kecamatan

Lingsar-KIM. Sekretaris Daerah Lombok Barat (Lobar) HM. Taufiq berterima kasih atas berbagai bantuan yang diberikan dari pihak swasta, lembaga pemerintah maupun donatur lainnya terhadap korban bencana gempabumi di Lombok Barat. Sumbangan dari berbagai pihak tersebut dipasilitasi melalui wadah pengumpulan dan penyaluran bantuan yang dibentuk masyarakat. Demikian juga penggalangan bantuan juga didistribusikan melalui Posko Utama Tanggap Darurat Bencana (TDB)  Gempa.

                “Di Lombok Barat sesungguhnya kita punya 5 titik bencana terdampak gempa. Diantaranya Kecamatan Batulayar, Gunungsari, Narmada, Gerung dan Kecamatan Lingsar sekaligus dijadikan sebagai Posko Utama. Kita menginginkan format adminstrasi a pncacatan, penerimaan hingga pendistribusian bantuan ini bisa seragam antara Posko induk hingga posko bencana lainnya yang ada di Kecamatan. Dengan format yang sama ini diharapkan bisa menjadi laporan yang baik dan tidak mengembangkan persepsi yang berbeda antara Posko bencana lainnya di Kecamatan,” kata Sekda Lobar HM. Taufiq pada sosialisasi pendampingan penyaluran bantuan sosial bencana gempa di Aula Kantor Camat Lingsar, Rabu (16/8/2018).

                Sekda menekankan, prinsip tim tangap darurat bencana yang bekerja begitu tanggap darurat bencana selesai juga diiringi pertanggungjawaban yang baik dan lancar. “Kami tak ingin di belakang hari terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,” tandasnya.

                Sekda juga menyebut kaitannya dengan sumbangan dalam bentuk uang, Pemda telah membuka nomor rekening . Selain itu ada Dana Siap Pakai (DSP) dari BPBD Lobar meski kecil jumlahnya. Kesemua itu menurut Sekda harus memiliki rambu-rambu penggunaannya apakah untuk honorarium tim maupun biaya operasional tim.

                HM Taufiq juga menyampaikan di tengah keuangan yang tidak mencukupi bagi percepatan tanggap darurat bencana ini, bersama Bupati diputuskan untuk menggunakan dana BAZNASDA Lobar.  Namun setelah melalui pengkajian ditinjau dari sisi aturan, dana BAZNAS tidak diperbolehkan untuk  biaya tim verfikasi. Karena itu untuk mensiasatinya Pemkab Lobar meminta tambahan tim verivikasi pendataan rumah rusah rusak dari Pemprov NTB yang hingga saat ini sudah berjumlah 53 ribu lebih. Sementara masa tanggap darurat akan berakhir 25 Agustus.

                “Karena itu wajarlah kami minta tambahan tim verfikasi dari provinsi dari yang sudah ada saat ini sebanyak 150 verikator. Semula tim vervikator yang sudah di SK-kan sebanyak 70 orang. Kami ingin tambahan vervikator yang makin banyak untuk mempercepat penanggulangan taggap darurat bencana ini,” kata Sekda sembari menyatakan hngga saaat ini sudah tervervikasi rumah rusak akibat gempa sebanyak 522 unit rumah. (her-KIM Lingsar Lestari)

print