Sosialisasi Optimalisasi PBB Perdesaan dan Perkotaan Oleh Bapenda Loba

Narmada-Diskominfotik. Sektor pariwisata adalah salah satu sumber Pendapatan asli daerah (PAD) kabupaten Lombok Barat yang sangat signifikan, sekitar 65% didominasi oleh pajak hotel dan restoran. Namun pada musim musim pandemi covid-19 sektor pariwisata sangat menurun drastis sehingga berdampak terhadap PAD Kabupaten Lombok Barat menurun.

Menanggapi Penurunan PAD tersebut Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Babupaten Lombok Barat melakukan sosialisasi dalam upaya mendongkrak PAD pada sektor pajak bumi bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2). Bertempat Di Aula Kantor Desa Mekarsari Kecamatan Narmada, hari Rabu 7/4/2021

Dalam sambutannya Sapinah Kepala Desa Mekarsari mengungkapkan “ada tiga hal karakteristik dan dinamika pajak didesa kami diantaranya Banyak sekali SPPT yang belum dipecah (masih cs) dalam pembayaran pajaknya saling menunggu sehingga dalam pembayaran pajaknya banyak yang tertunggak, banyaknya tanah yang belum memiliki SPPT dan banyaknya SPPT yang masuk diwilayah desa kami tapi milik orang desa luar dan begitu juga sebaliknya. tiga hal ini berdampak pada sumbangsih kami pada peningkatan PAD pada sektor pajak berkurang”.

Menutup sambutannya kades Mekarsari meminta kepada Bapenda untuk mempermudah pengurusan kepemilikan SPPT “Permintaan kami persyaratan administrasi untuk disederhanakan supaya semua bisa dilakukan perbaikan pada SPPT warga”. Tegas Kades Mekarsari dua Periode itu.

Administrasi SPPT bumi dan bangunan di Kabupaten Lombok Barat secara keseluruhan belum sepenuhnya teratur artinya dengan potensi luas wilayah yang sangat besar namun penerimaan pajaknya belum maksimal.
Hal tersebut senada dengan apa yang disampaikan oleh Busyairi Camat Narmada.

“Kita hanya membayarkan pajak bumi namun pajak bangunan kita tidak pernah membayarkan. Kenapa pentingnya kita harus membayar pajak ini yang perlu disampaikan kepada masyarakat, diantaranya Adalah pembangunan daerah akan kembali kepada masyarakat itu sendiri”. Ungkap Camat Narmada.

Pria muda ini juga menambahkan, “Kebanyakan warga kita mau enaknya saja ketika ingin mengajukan pinjaman ke perbankan warga maunya banyak padahal yang menjadi ukurannya adalah berapa banyak pinjamannya adalah tergantung nilai pajak yang dibayarkan pada SPPT, Oleh sebab itu mari kita sampaikan kepada masyarakat pentingnya membayar pajak kepada”. Tutup camat millenial ini.

Pada awalnya pendapatan sektor pajak merupakan wewenang Pemerintah Pusat namun setelah munculnya UU No 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, dasar hukum itulah kemudian pajak dialihkan ke daerah.

Kepala Bapenda Suparlan, S,Sos Lombok Barat menyampaikan, “salah satu penyumbang tunggakan pajak adalah tanah Kavling yang belum dipecah, itu yang cukup dominan penyumbang angka tunggakan,  Ada 180 ribu SPPT di Lombok Barat yang sudah kami terbitkan dengan jumlahnya pembayaran 21 M. Namun dari 180 ribu SPPT hanya 50% yang sudah muncul pajaknya”. Tutup  Suparlan. (KIM Mekar Jaya/Mr)

print