Tegakkan Displin ASN,  Kepala BKD PSDM Lobar Pimpin Apel di Diskominfo

Gerung, Kominfo – Guna meningkatkan tingkat kedisiplinan Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Barat,  Kepala Badan Kegawaian Daerah (BKD) Pengembangan Sumber Daya Manusia (PSDM) Kabupaten Lombok Barat Suparlan, S.Sos bertindak selaku Inspektur Upacara pada apel pagi di halaman Kantor Diskominfo Statistik Lobar, Senin (2/9/2019). Kehadiran Kerpala BKD PSDM Lobar tersebut atas undangan Plt. Kadis Kominfo Lobar Ali Asgar, SH.

Pada kesempatan tersebut hadir Plt. Kepala Diskominfo, seluruh Kabid, Kasie dan staf pada Diskominfo Lobar baik ASN maupun non ASN.

Suparlan menyatakan, kehadiran dirinya ke Diskominfo Lobar selain manfaat silaturrahmi juga tetap mengingatkan kepada seluruh PNS se Lobar untuk tetap mematuhi disip[lin ASN sebagaimana tertuang dalam berbagai aturan perubahan tentang kedisiplinan ASN baik tertib masuk kerja maupun saat pulang kerja.

Menurut Suparlan, posisi ASN hendaknya banyak-banyak disyukuri sebagai bentuk wujud syukur pemberian rizki dari Alloh SWT. Ia mengibaratkan para petani yang pagi-pagi buta sudah bersiap dan berangkat ke sawah untuk melaksanakan tugasnya dengan baik dan penuh ikhlas. “Karena itu kita harus belajar banyak dari kesungguhan para petani tersebut,” tukasnya.

Dikatakan lebih lanjut, untuk menumbuhkan sikap disiplin ASN, pasal 30 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian mengamanatkan ditetapkannya peraturan pemerintah mengenai disiplin ASN. Selama ini ketentuan mengenai disiplin PNS telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin ASN.

Menurut Suparlan, untuk mewujudkan ASN yang handal, profesional, dan bermoral tersebut, mutlak diperlukan peraturan disiplin ASN yang dapat dijadikan pedoman dalam menegakkan disiplin, sehingga dapat menjamin terpeliharanya tata tertib dan kelancaran pelaksanaan tugas serta dapat mendorong ASN untuk lebih produktif berdasarkan sistem karier dan sistem prestasi kerja.

Peraturan Pemerintah tentang disiplin ASN ini antara lain memuat kewajiban, larangan, dan hukuman disiplin yang dapat dijatuhkan kepada ASN yang telah terbukti melakukan pelanggaran. Penjatuhan hukuman disiplin dimaksudkan untuk membina ASN yang telah melakukan pelanggaran, agar yang bersangkutan mempunyai sikap menyesal dan berusaha tidak mengulangi dan memperbaiki diri pada masa yang akan datang.

Dikatakan, dalam Peraturan Pemerintah ini secara tegas disebutkan jenis hukuman disiplin yang dapat dijatuhkan terhadap suatu pelanggaran disiplin. Hal ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pejabat yang berwenang menghukum serta memberikan kepastian dalam menjatuhkan hukuman disiplin. Demikian juga dengan batasan kewenangan bagi pejabat yang berwenang menghukum telah ditentukan dalam Peraturan Pemerintah ini.

Penjatuhan hukuman berupa jenis hukuman disiplin ringan, sedang, atau berat sesuai dengan berat ringannya pelanggaran yang dilakukan oleh ASN pelanggaran yang dilakukan.

Kewenangan untuk menetapkan keputusan pemberhentian bagi ASN yang melakukan pelanggaran disiplin dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

Selain hal tersebut di atas, bagi ASN yang dijatuhi hukuman disiplin diberikan hak untuk membela diri melalui upaya administratif, sehingga dapat dihindari terjadinya kesewenang-wenangan dalam penjatuhan hukuman disiplin. (her/yani)

print