Gerung, Diskominfotik Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Kabupaten Lombok Barat kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung koordinasi pemerintahan berbasis digital melalui fasilitasi Zoom Meeting Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang dilaksanakan pada Senin (29/6/2026) di Ruang Rapat Suranadi, Kantor Bupati Lombok Barat.

Kegiatan yang difasilitasi oleh Diskominfotik tersebut merupakan bagian dari rapat koordinasi nasional yang membahas langkah-langkah strategis pengendalian inflasi daerah sekaligus peningkatan kesiapsiagaan pemerintah daerah dalam menghadapi fenomena El Nino tahun 2026. Rakor diikuti secara virtual oleh pemerintah daerah dari seluruh Indonesia bersama kementerian, lembaga, dan instansi terkait.

Sebagai perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan layanan teknologi informasi dan komunikasi pemerintah, Diskominfotik Kabupaten Lombok Barat memastikan seluruh sarana pendukung rapat daring berjalan optimal. Dukungan yang diberikan meliputi penyediaan jaringan internet yang stabil, perangkat konferensi video, sistem audio visual, serta pendampingan teknis selama kegiatan berlangsung sehingga komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah dapat berjalan lancar tanpa hambatan.

Tim teknis Diskominfotik melakukan pemantauan secara langsung terhadap kualitas koneksi dan kelancaran pelaksanaan rapat sebagai bagian dari upaya mendukung efektivitas koordinasi nasional yang dilaksanakan secara virtual.

Dalam rapat tersebut disampaikan bahwa sejumlah wilayah di Indonesia diperkirakan akan menghadapi dampak fenomena El Nino yang berpotensi menyebabkan musim kemarau lebih panjang dibandingkan kondisi normal. Fenomena ini diperkirakan dapat memengaruhi berbagai sektor strategis, mulai dari ketahanan pangan, kesehatan masyarakat, pengelolaan sumber daya air, hingga stabilitas harga komoditas yang berpengaruh terhadap tingkat inflasi daerah.

Pemerintah pusat menekankan pentingnya kesiapsiagaan pemerintah daerah dalam menyusun langkah mitigasi secara terpadu guna mengurangi risiko yang ditimbulkan oleh perubahan iklim tersebut. Koordinasi lintas sektor dinilai menjadi kunci utama dalam menjaga stabilitas ekonomi dan pelayanan publik di tengah potensi dampak El Nino yang diperkirakan berlangsung sepanjang musim kemarau tahun 2026.

Pada sesi pembahasan pengendalian inflasi, pemerintah daerah diminta untuk memperkuat peran Tim Pengendalian Inflasi Daerah melalui berbagai strategi, antara lain meningkatkan pemantauan harga komoditas pangan strategis, memperkuat sistem monitoring produksi dan distribusi pangan, memanfaatkan informasi prakiraan musim dalam penyusunan kebijakan daerah, serta meningkatkan koordinasi antarinstansi guna menjaga stabilitas pasokan dan keterjangkauan harga pangan.

Langkah tersebut dinilai penting mengingat musim kemarau yang berkepanjangan berpotensi memengaruhi produktivitas sektor pertanian sehingga dapat berdampak pada ketersediaan pasokan dan kenaikan harga sejumlah komoditas pangan apabila tidak diantisipasi sejak dini.

Selain membahas pengendalian inflasi, rakor juga menyoroti berbagai langkah antisipasi dampak El Nino pada sektor kesehatan. Pemerintah daerah diminta meningkatkan kesiapan fasilitas kesehatan, memperkuat penyebaran informasi kepada masyarakat, serta mengoptimalkan sistem peringatan dini terhadap berbagai potensi gangguan kesehatan yang dapat muncul akibat peningkatan suhu udara dan perubahan kualitas lingkungan selama musim kemarau.

Pada sektor lingkungan dan kebencanaan, perhatian difokuskan pada peningkatan risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang biasanya meningkat selama periode kemarau panjang. Pemerintah daerah diimbau untuk memperkuat pemantauan titik panas, meningkatkan patroli lapangan, memperkuat kesiapan personel penanggulangan bencana, serta memastikan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung penanganan karhutla.

Dalam arahannya, pemerintah pusat juga meminta seluruh daerah untuk memperkuat koordinasi lintas sektor melalui penyusunan rencana kontinjensi, peningkatan edukasi kepada masyarakat, penyesuaian pola tanam, optimalisasi pengelolaan sumber daya air, serta peningkatan kapasitas perangkat daerah yang memiliki tugas dalam penanggulangan bencana dan pengendalian inflasi.

Melalui koordinasi yang terintegrasi, diharapkan berbagai dampak yang ditimbulkan oleh El Nino dapat diminimalkan sehingga stabilitas ekonomi, ketahanan pangan, dan pelayanan publik tetap terjaga dengan baik.

Partisipasi Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dalam Rakor TPID Nasional ini menunjukkan komitmen daerah dalam menjaga stabilitas harga, memperkuat ketahanan pangan, serta meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi berbagai tantangan yang ditimbulkan oleh perubahan iklim dan kondisi cuaca ekstrem.

Melalui fasilitasi yang dilakukan oleh Diskominfotik Kabupaten Lombok Barat, pelaksanaan rapat koordinasi nasional dapat berjalan lancar dan efektif. Hal ini sekaligus menjadi bagian dari implementasi transformasi digital pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi sebagai sarana memperkuat komunikasi, koordinasi, dan pengambilan keputusan secara cepat dan tepat.

Ke depan, Diskominfotik Kabupaten Lombok Barat akan terus mendukung berbagai kegiatan strategis pemerintah daerah melalui penyediaan layanan teknologi informasi dan komunikasi yang andal, aman, dan berkelanjutan guna mendukung terwujudnya pemerintahan digital yang efektif serta pelayanan publik yang semakin berkualitas.

(Diskominfotik)

Credit : Bidang Pemerintahan Digital dan Persandian