Gerung, 4 Agustus 2026 Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Kabupaten Lombok Barat melalui Bidang Pemerintahan Digital dan Persandian melaksanakan kegiatan Finalisasi Pengisian Indeks Pemerintahan Digital (IPD) Tahun 2026 pada Selasa (4/8/2026) bertempat di Lesehan Ayang Asri, Kabupaten Lombok Barat. Kegiatan ini menjadi tahapan akhir dalam proses penyusunan dan penyempurnaan bukti dukung sebelum pelaksanaan evaluasi Pemerintahan Digital oleh pemerintah pusat.

Kegiatan dibuka secara resmi oleh Kepala Bidang Pemerintahan Digital dan Persandian Diskominfotik Kabupaten Lombok Barat, Sumirah, S.Kom., M.Eng., serta dihadiri oleh Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana (Ortala) Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Barat, Sulistiono Prihartono, S.STP., perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta tim Bidang Pemerintahan Digital dan Persandian Diskominfotik Kabupaten Lombok Barat.

Dalam sambutannya, Sumirah, S.Kom., M.Eng. menyampaikan bahwa kegiatan finalisasi merupakan langkah penting untuk memastikan seluruh indikator penilaian telah didukung oleh dokumen yang lengkap, valid, dan mampu menggambarkan implementasi Pemerintahan Digital yang telah dilaksanakan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.

"Pengisian Indeks Pemerintahan Digital bukan sekadar memenuhi kebutuhan administrasi penilaian, tetapi menjadi sarana evaluasi untuk melihat sejauh mana transformasi digital telah diterapkan di setiap perangkat daerah. Oleh karena itu, seluruh bukti dukung harus benar-benar mencerminkan implementasi yang nyata dan dapat dipertanggungjawabkan," ujar Sumirah.

Beliau menambahkan bahwa keberhasilan pelaksanaan Pemerintahan Digital memerlukan komitmen bersama seluruh perangkat daerah karena setiap indikator saling berkaitan dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Selama kegiatan berlangsung, peserta melakukan reviu dan finalisasi terhadap dokumen pendukung yang telah disiapkan oleh masing-masing perangkat daerah. Pembahasan difokuskan pada kesesuaian bukti dukung dengan indikator penilaian, kelengkapan regulasi, dokumentasi implementasi, serta penyelarasan data yang akan diunggah ke dalam Sistem Evaluasi Pemerintahan Digital (SEPD).

Setiap perwakilan OPD diberikan kesempatan untuk menyampaikan progres pemenuhan indikator yang menjadi tanggung jawabnya. Tim Bidang Pemerintahan Digital dan Persandian kemudian melakukan verifikasi bersama terhadap setiap dokumen guna memastikan kesesuaian substansi, legalitas, serta keterkaitan antara kebijakan, pelaksanaan, dan hasil implementasi.

Pembahasan juga mencakup tujuh aspek utama Penilaian Indeks Pemerintahan Digital, yaitu Tata Kelola dan Manajemen, Penyelenggara, Data, Keamanan Pemerintah Digital dan Siber, Teknologi Digital, Keterpaduan Layanan Digital Pemerintah, serta Kepuasan Pengguna Layanan Digital Pemerintah. Masing-masing aspek dievaluasi untuk mengidentifikasi indikator yang telah memenuhi ketentuan maupun yang masih memerlukan penyempurnaan sebelum batas akhir pengisian.

Selain melakukan finalisasi dokumen, forum ini dimanfaatkan sebagai sarana koordinasi lintas perangkat daerah dalam menyusun langkah tindak lanjut terhadap indikator yang masih memerlukan penguatan. Diskusi berlangsung secara interaktif dengan membahas berbagai kendala yang dihadapi OPD, mulai dari kelengkapan regulasi, dokumentasi implementasi, integrasi layanan digital, hingga penguatan tata kelola data dan keamanan informasi.

Pada kesempatan tersebut, Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Barat, Sulistiono Prihartono, S.STP., menyampaikan bahwa keberhasilan transformasi digital tidak hanya ditentukan oleh pemanfaatan teknologi, tetapi juga oleh kualitas tata kelola pemerintahan, penyelarasan proses bisnis, serta komitmen seluruh perangkat daerah dalam menjalankan perubahan secara berkelanjutan.

"Pemerintahan Digital merupakan upaya bersama yang memerlukan kolaborasi seluruh perangkat daerah. Melalui koordinasi yang baik, penyelarasan proses bisnis, serta pemenuhan bukti dukung yang berkualitas, kita dapat menunjukkan bahwa transformasi digital di Kabupaten Lombok Barat telah berjalan secara nyata dan memberikan manfaat bagi masyarakat," ungkap Sulistiono.

Beliau juga menekankan pentingnya sinergi antara Bagian Organisasi, Diskominfotik, dan seluruh OPD dalam menjaga konsistensi implementasi SPBE sebagai fondasi utama penyelenggaraan Pemerintahan Digital yang terintegrasi.

Melalui kegiatan finalisasi ini, seluruh peserta menyepakati pembagian tugas penyelesaian dokumen yang masih memerlukan penyempurnaan serta jadwal tindak lanjut agar seluruh bukti dukung dapat diselesaikan sesuai target waktu yang telah ditetapkan.

Di akhir kegiatan, Kepala Bidang Pemerintahan Digital dan Persandian mengajak seluruh perangkat daerah untuk terus memperkuat koordinasi, menjaga kualitas implementasi, dan menjadikan hasil evaluasi sebagai dasar perbaikan berkelanjutan.

Dengan terselenggaranya kegiatan Finalisasi Pengisian Indeks Pemerintahan Digital Tahun 2026, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat menunjukkan komitmennya dalam memperkuat implementasi Pemerintahan Digital yang terintegrasi, aman, inovatif, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik. Hasil finalisasi ini diharapkan mampu mendukung peningkatan tingkat kematangan Pemerintahan Digital Kabupaten Lombok Barat sekaligus menjadi fondasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang modern, adaptif, dan berkelanjutan.

(Diskominfotik Kabupaten Lombok Barat)

Credit: Bidang Pemerintahan Digital dan Persandian