LOGO DISKOMINFOTIK
Beranda > Berita > Diskominfotik Lombok Barat Gelar Evaluasi Kinerja Pemerintahan Digital, Pe…
Berita Utama

Diskominfotik Lombok Barat Gelar Evaluasi Kinerja Pemerintahan Digital, Perkuat Kesiapan Penilaian SPBE Kementerian PANRB

Posting oleh diskominfolobar - 13 Juli 2026 - Dilihat 224 kali

GERUNG Dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sekaligus memperkuat kesiapan menghadapi evaluasi nasional yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Kabupaten Lombok Barat melalui Bidang Pemerintahan Digital dan Persandian menyelenggarakan kegiatan Evaluasi Kinerja Pemerintahan Digital pada Senin (13/7/2026) bertempat di D'Tomaso Green House, Gerung.

Kegiatan ini menjadi bagian dari langkah strategis Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dalam memastikan seluruh indikator penilaian SPBE telah didukung oleh dokumen yang lengkap, valid, dan sesuai dengan ketentuan evaluasi yang ditetapkan oleh Kementerian PANRB. Evaluasi dihadiri oleh perangkat daerah yang menjadi penanggung jawab indikator pemerintahan digital, tim Bidang Pemerintahan Digital dan Persandian, serta pejabat dan operator yang terlibat dalam penyusunan bukti dukung penilaian SPBE.

Kegiatan secara resmi dibuka oleh Kepala Bidang Pemerintahan Digital dan Persandian Diskominfotik Kabupaten Lombok Barat, Sumirah, S.Kom., M.Eng. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa keberhasilan implementasi pemerintahan digital tidak hanya diukur dari tersedianya aplikasi dan layanan berbasis elektronik, tetapi juga dari kualitas tata kelola, manajemen, kebijakan, serta bukti implementasi yang terdokumentasi dengan baik.

Menurutnya, dokumen pendukung memiliki peran yang sangat penting dalam proses evaluasi SPBE karena menjadi alat ukur yang menunjukkan sejauh mana kebijakan dan program pemerintahan digital telah dilaksanakan secara nyata di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.

Evaluasi ini menjadi momentum penting untuk memastikan seluruh indikator telah didukung dengan bukti yang lengkap, valid, dan menggambarkan implementasi yang benar-benar dilakukan oleh perangkat daerah. Kunci keberhasilan penilaian SPBE adalah kolaborasi dan komitmen seluruh perangkat daerah dalam menyiapkan dokumen yang berkualitas, ujar Sumirah.

Dalam kegiatan tersebut, peserta melakukan penelaahan dan verifikasi secara menyeluruh terhadap berbagai indikator yang menjadi objek penilaian SPBE. Setiap indikator dibahas secara rinci mulai dari aspek legalitas dokumen, kesesuaian substansi, keterkaitan antar eviden, hingga pembuktian implementasi yang telah dilakukan oleh perangkat daerah.

Tim evaluasi juga melakukan identifikasi terhadap berbagai bukti dukung yang masih memerlukan penyempurnaan. Beberapa indikator diketahui membutuhkan penguatan dokumen berupa kebijakan, standar operasional prosedur, laporan pelaksanaan kegiatan, dokumentasi implementasi, hasil monitoring dan evaluasi, serta berbagai eviden lainnya yang menunjukkan tingkat kematangan penerapan pemerintahan digital.

Selain melakukan pemeriksaan dokumen, forum evaluasi juga menjadi sarana koordinasi antar perangkat daerah dalam menyamakan persepsi terkait mekanisme penyusunan eviden. Diskusi berlangsung aktif dengan membahas berbagai kendala yang dihadapi selama proses pengumpulan dokumen serta langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk memastikan seluruh indikator dapat terpenuhi secara optimal.

Salah satu fokus utama dalam evaluasi ini adalah memastikan bahwa bukti dukung yang disiapkan tidak hanya memenuhi persyaratan administratif, tetapi juga mampu menunjukkan implementasi nyata dari kebijakan, tata kelola, manajemen, dan layanan digital yang telah diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.

Pembahasan juga mencakup berbagai domain pemerintahan digital yang menjadi komponen penilaian SPBE, mulai dari kebijakan internal, tata kelola SPBE, manajemen SPBE, layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik, layanan publik berbasis elektronik, hingga aspek keamanan informasi dan manajemen risiko yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan digital secara berkelanjutan.

Dalam sesi evaluasi, masing-masing perangkat daerah diberikan kesempatan untuk memaparkan progres pemenuhan indikator yang menjadi tanggung jawabnya. Tim Bidang Pemerintahan Digital dan Persandian kemudian memberikan masukan serta rekomendasi perbaikan terhadap dokumen yang masih memerlukan penyempurnaan agar sesuai dengan standar penilaian yang ditetapkan oleh Kementerian PANRB.

Kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan digital yang terintegrasi, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Melalui evaluasi yang dilakukan secara berkala, pemerintah daerah dapat mengidentifikasi berbagai aspek yang perlu diperbaiki sekaligus memastikan bahwa seluruh program transformasi digital berjalan sesuai dengan arah kebijakan nasional.

Sumirah menambahkan bahwa evaluasi internal seperti ini sangat penting untuk membangun budaya perbaikan berkelanjutan dalam penyelenggaraan SPBE. Dengan melakukan evaluasi secara rutin, perangkat daerah dapat lebih siap menghadapi proses penilaian eksternal sekaligus meningkatkan kualitas layanan digital yang diberikan kepada masyarakat.

Tujuan utama kita bukan hanya memperoleh nilai yang baik dalam evaluasi SPBE, tetapi memastikan bahwa transformasi digital benar-benar memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik, efektivitas birokrasi, dan pengambilan keputusan berbasis data, tambahnya.

Melalui kegiatan Evaluasi Kinerja Pemerintahan Digital ini, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat menunjukkan komitmennya dalam mendukung percepatan transformasi digital yang berkelanjutan. Hasil evaluasi akan menjadi dasar penyusunan tindak lanjut dan penyempurnaan dokumen pendukung sehingga seluruh indikator penilaian SPBE dapat terpenuhi secara optimal.

Dengan sinergi seluruh perangkat daerah serta dukungan penuh dari Bidang Pemerintahan Digital dan Persandian, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat optimistis mampu meningkatkan kualitas penyelenggaraan SPBE, memperkuat tata kelola pemerintahan digital, serta mewujudkan pelayanan publik yang semakin modern, terintegrasi, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

(Diskominfotik)

Credit: Bidang Pemerintahan Digital dan Persandian


Silahkan beri komentar

Email tidak akan di publikasi. Field yang harus diisi ditandai dengan tanda *