Narmada, 22 Juli 2026 Pemerintah Kabupaten Lombok Barat melalui Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Kabupaten Lombok Barat terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat transformasi digital pemerintahan. Komitmen tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan kegiatan Pengisian Indeks Evaluasi Pemerintahan Digital Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Bidang Pemerintahan Digital dan Persandian pada Rabu (22/07/2026) bertempat di Lesehan Detatar Vintage, Kecamatan Narmada.

Kegiatan ini menjadi bagian penting dalam proses evaluasi dan pengukuran tingkat kematangan penyelenggaraan pemerintahan digital di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat. Selain sebagai upaya pemenuhan indikator evaluasi nasional, kegiatan ini juga menjadi forum strategis untuk melakukan reviu menyeluruh terhadap kondisi eksisting pemerintahan digital sekaligus menyusun langkah-langkah perbaikan yang diperlukan untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis digital.

Kegiatan dibuka secara resmi oleh Kepala Bidang Pemerintahan Digital dan Persandian Diskominfotik Kabupaten Lombok Barat, Sumirah, S.Kom., M.Eng. Dalam sambutannya, Sumirah menegaskan bahwa evaluasi pemerintahan digital merupakan instrumen penting untuk mengukur sejauh mana implementasi transformasi digital telah berjalan secara efektif di lingkungan pemerintah daerah.

Menurutnya, pengisian indeks tidak hanya berorientasi pada pemenuhan dokumen administrasi semata, tetapi lebih jauh menjadi sarana untuk mengidentifikasi berbagai kebutuhan penguatan pada aspek tata kelola, kelembagaan, data, keamanan informasi, teknologi, layanan digital, hingga kepuasan pengguna.

"Evaluasi ini menjadi momentum untuk melihat kondisi aktual penyelenggaraan pemerintahan digital di Kabupaten Lombok Barat. Dari hasil reviu ini kita dapat mengetahui berbagai capaian yang telah diraih sekaligus area-area yang masih perlu diperkuat agar transformasi digital dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan," ujar Sumirah.

Setelah pembukaan, kegiatan dilanjutkan dengan sesi reviu dan pengisian instrumen evaluasi yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh tim Bidang Pemerintahan Digital dan Persandian. Masing-masing tim melakukan penelaahan mendalam terhadap aspek yang menjadi tanggung jawabnya, termasuk menginventarisasi bukti dukung, mengidentifikasi kesenjangan (gap) implementasi, serta merumuskan rekomendasi dan rencana tindak lanjut yang diperlukan. Reviu Tujuh Aspek Utama Pemerintahan Digital Pada kegiatan tersebut dilakukan pembahasan terhadap tujuh aspek utama yang menjadi indikator dalam Evaluasi Pemerintahan Digital Tahun 2026.

Aspek Tata Kelola dan Manajemen menjadi salah satu fokus utama pembahasan. Tim melakukan evaluasi terhadap berbagai kebijakan, regulasi, arsitektur pemerintahan digital, peta rencana (roadmap), hingga mekanisme pengelolaan yang telah diterapkan. Hasil reviu menunjukkan perlunya penguatan koordinasi lintas perangkat daerah, penyempurnaan dokumen tata kelola, serta peningkatan implementasi manajemen risiko dan manajemen perubahan.

Pada Aspek Penyelenggara, pembahasan difokuskan pada struktur organisasi, pembagian tugas dan tanggung jawab, kompetensi sumber daya manusia, serta efektivitas koordinasi tim pemerintahan digital. Beberapa rekomendasi yang dihasilkan antara lain peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan dan sertifikasi, penguatan tim koordinasi pemerintahan digital, serta optimalisasi peran perangkat daerah dalam mendukung implementasi pemerintahan digital.

Sementara itu, pada Aspek Data, tim melakukan evaluasi terhadap tata kelola data pemerintah, kualitas data, interoperabilitas, serta pemanfaatan data dalam mendukung pengambilan keputusan. Diskusi menghasilkan sejumlah rekomendasi seperti penguatan tata kelola data, peningkatan kualitas metadata, optimalisasi Portal Satu Data Daerah, serta percepatan integrasi data antar perangkat daerah.

Pembahasan juga menyoroti Aspek Keamanan Pemerintahan Digital dan Siber yang saat ini menjadi salah satu isu strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik. Reviu dilakukan terhadap penerapan keamanan informasi, pengelolaan risiko keamanan, perlindungan data, serta kesiapan penanganan insiden siber. Tim merekomendasikan penguatan kebijakan keamanan informasi, peningkatan kapasitas SDM keamanan siber, penguatan monitoring keamanan, serta pengembangan kemampuan tim tanggap insiden siber daerah.

Pada Aspek Teknologi Digital, evaluasi diarahkan pada kondisi infrastruktur teknologi informasi, jaringan komunikasi data, pusat data, aplikasi pemerintahan, serta layanan pendukung lainnya. Hasil pembahasan menunjukkan perlunya peningkatan kapasitas infrastruktur, optimalisasi integrasi aplikasi, pemeliharaan sistem secara berkala, serta pengembangan teknologi yang mampu mendukung kebutuhan transformasi digital daerah secara berkelanjutan.

Selanjutnya, Aspek Keterpaduan Layanan Digital Pemerintah menjadi perhatian khusus karena berkaitan langsung dengan kemudahan masyarakat dalam mengakses layanan pemerintah. Tim melakukan reviu terhadap integrasi layanan digital antar perangkat daerah, interoperabilitas sistem, serta penyelarasan proses bisnis lintas sektor. Hasil pembahasan menunjukkan perlunya percepatan pengembangan layanan digital terpadu yang berpusat pada kebutuhan masyarakat serta penguatan integrasi antar sistem yang telah berjalan.

Sementara pada Aspek Kepuasan Pengguna Layanan Digital Pemerintah, pembahasan difokuskan pada mekanisme pengukuran kepuasan masyarakat dan pengguna internal terhadap layanan digital yang tersedia. Tim menyepakati perlunya peningkatan pelaksanaan survei kepuasan secara berkala, penguatan mekanisme pengelolaan umpan balik pengguna, serta pemanfaatan hasil survei sebagai dasar perbaikan layanan secara berkelanjutan.

Selain melakukan pengisian indeks dan reviu indikator, kegiatan ini juga menghasilkan berbagai rekomendasi strategis yang akan menjadi dasar penyusunan program dan kegiatan penguatan pemerintahan digital di Kabupaten Lombok Barat.

Rekomendasi tersebut meliputi penguatan tata kelola dan regulasi pemerintahan digital, peningkatan kompetensi SDM digital, penguatan tata kelola data dan keamanan informasi, percepatan integrasi layanan digital, peningkatan kualitas infrastruktur teknologi informasi, hingga penguatan mekanisme evaluasi dan monitoring pelaksanaan pemerintahan digital secara berkelanjutan.

Pada sesi akhir kegiatan, Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana (Ortala) Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Barat, Sulistiono Prihartono, S.STP, memberikan arahan terkait pentingnya sinergi antara tata kelola organisasi dan transformasi digital.

Menurutnya, keberhasilan implementasi pemerintahan digital tidak hanya ditentukan oleh teknologi yang digunakan, tetapi juga oleh kualitas tata kelola, proses bisnis yang efektif, serta komitmen seluruh perangkat daerah dalam melakukan perubahan.

"Transformasi digital bukan semata-mata soal aplikasi atau teknologi. Yang lebih penting adalah bagaimana seluruh perangkat daerah mampu berkolaborasi, menyelaraskan proses bisnis, memperkuat tata kelola, dan menghadirkan layanan yang benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat," ungkap Sulistiono.

Kegiatan kemudian ditutup oleh Kepala Bidang Pemerintahan Digital dan Persandian, Sumirah, S.Kom., M.Eng. Dalam penutupannya, ia berharap seluruh hasil reviu dan rencana tindak lanjut yang telah disusun dapat segera diimplementasikan sehingga mampu meningkatkan tingkat kematangan pemerintahan digital Kabupaten Lombok Barat secara berkelanjutan.

Melalui kegiatan Pengisian Indeks Evaluasi Pemerintahan Digital Tahun 2026 ini, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat kembali menegaskan komitmennya dalam mewujudkan pemerintahan digital yang terintegrasi, aman, inovatif, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik. Dengan kolaborasi seluruh perangkat daerah, Lombok Barat optimistis dapat terus meningkatkan capaian transformasi digital sekaligus menghadirkan layanan pemerintahan yang semakin efektif, efisien, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

(Diskominfotik)

Credit : Tim Bidang Pemdigi