Gerung, Diskominfotik Pemerintah Kabupaten Lombok Barat melalui Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) menerima kunjungan kerja dan studi banding dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumbawa Barat pada Jumat (12/6/2026) di Ruang Digital Service Center (DSC) Diskominfotik Kabupaten Lombok Barat. Kegiatan ini menjadi ajang berbagi pengalaman dan praktik baik dalam penguatan transformasi digital pemerintahan serta implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Rombongan Diskominfo Kabupaten Sumbawa Barat yang terdiri dari pejabat struktural, pejabat fungsional, dan tim teknis disambut langsung oleh jajaran Diskominfotik Kabupaten Lombok Barat. Kunjungan tersebut dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kapasitas kelembagaan serta memperkuat implementasi pemerintahan digital melalui pembelajaran terhadap berbagai inovasi dan strategi yang telah diterapkan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.

Dalam kesempatan tersebut, Diskominfotik Lombok Barat memaparkan sejumlah program unggulan dan capaian yang telah dikembangkan dalam mendukung digitalisasi pemerintahan. Salah satu fokus pembahasan adalah pengelolaan Digital Service Center (DSC) sebagai pusat layanan digital yang mendukung integrasi data, koordinasi antar perangkat daerah, serta pengembangan layanan pemerintahan berbasis teknologi informasi.

Selain DSC, rombongan juga mendapatkan pemaparan mengenai pengelolaan Command Center Kabupaten Lombok Barat yang berfungsi sebagai pusat monitoring dan pengendalian berbasis data. Keberadaan Command Center dinilai strategis dalam mendukung proses pengawasan, evaluasi, serta pengambilan kebijakan yang cepat dan tepat berbasis data dari berbagai perangkat daerah.

Kepala Bidang Pemerintahan Digital dan Persandian Diskominfotik Kabupaten Lombok Barat, Sumirah, S.Kom., M.Eng., menyampaikan bahwa transformasi digital tidak hanya berfokus pada pembangunan aplikasi, tetapi juga pada integrasi sistem, penguatan tata kelola, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

Pemerintahan digital merupakan proses transformasi yang membutuhkan kolaborasi, komitmen, dan integrasi antar perangkat daerah. Melalui implementasi SPBE yang terarah, pemerintah dapat menghadirkan layanan yang lebih efektif, efisien, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat, ujarnya.

Topik lain yang menjadi perhatian dalam studi banding ini adalah pengelolaan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebagai instrumen evaluasi kualitas pelayanan publik. Tim Diskominfotik Lombok Barat menjelaskan mekanisme pengumpulan data survei, pengolahan hasil penilaian, hingga tindak lanjut terhadap masukan masyarakat sebagai bagian dari upaya perbaikan layanan secara berkelanjutan.

Diskusi juga membahas implementasi Arsitektur SPBE sebagai fondasi utama dalam integrasi proses bisnis, data, aplikasi, layanan, dan infrastruktur teknologi informasi di lingkungan pemerintah daerah. Penerapan arsitektur SPBE yang baik dinilai mampu mengurangi duplikasi aplikasi, meningkatkan efisiensi anggaran, serta mempercepat transformasi digital pemerintahan.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa implementasi SPBE yang matang turut memberikan kontribusi terhadap peningkatan nilai Reformasi Birokrasi (RB). Saat ini, transformasi digital menjadi salah satu aspek penting dalam penilaian reformasi birokrasi sehingga penguatan tata kelola SPBE menjadi agenda strategis yang terus dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.

Dalam sesi diskusi, peserta studi banding menunjukkan antusiasme tinggi dengan mengajukan berbagai pertanyaan terkait tata kelola pemerintahan digital, integrasi data, pengembangan aplikasi layanan publik, hingga peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang teknologi informasi. Diskusi berlangsung interaktif dengan saling berbagi pengalaman, tantangan, dan solusi yang diterapkan oleh masing-masing daerah.

Selain itu, rombongan Diskominfo Kabupaten Sumbawa Barat juga mempelajari tata kelola Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang diterapkan di Kabupaten Lombok Barat. Dalam pemaparannya dijelaskan bahwa keterbukaan informasi publik merupakan salah satu pilar penting dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel, sehingga pengelolaan PPID harus dilakukan secara profesional dan responsif terhadap kebutuhan informasi masyarakat.

Sebagai bagian dari kegiatan studi banding, peserta diajak meninjau langsung fasilitas Digital Service Center dan Command Center untuk melihat berbagai perangkat teknologi, dashboard monitoring, serta sistem informasi yang digunakan dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan digital di Kabupaten Lombok Barat.

Perwakilan Diskominfo Kabupaten Sumbawa Barat menyampaikan apresiasi atas sambutan dan berbagai informasi yang diberikan. Menurutnya, praktik baik yang diterapkan oleh Diskominfotik Lombok Barat akan menjadi referensi penting dalam pengembangan transformasi digital di Kabupaten Sumbawa Barat.

Melalui kegiatan ini, kedua daerah sepakat untuk terus memperkuat komunikasi dan kolaborasi dalam pengembangan teknologi informasi dan komunikasi. Pertukaran pengalaman dan pengetahuan diharapkan dapat mempercepat terwujudnya pemerintahan digital yang terintegrasi, inovatif, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.

Diskominfotik Kabupaten Lombok Barat berkomitmen untuk terus menjadi motor penggerak transformasi digital daerah melalui penguatan SPBE, pengembangan layanan digital, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta pengelolaan informasi yang transparan dan akuntabel guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang modern, efektif, dan berdaya saing.

(Diskominfotik)

Credit : Tim Pemdiaman