GERUNG Pelaksanaan Penilaian Tingkat Kematangan Keamanan Siber dan Sandi (IKASANDI) Tahun 2026 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat memasuki hari kedua pada Kamis (9/7/2026). Kegiatan yang berlangsung secara daring melalui Zoom Meeting tersebut dilaksanakan di Ruang Digital Service Center (DSC) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Kabupaten Lombok Barat dengan pendampingan langsung dari tim verifikator Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Kegiatan ini merupakan lanjutan dari proses verifikasi hari pertama yang membahas Domain Identifikasi dan Domain Proteksi. Pada hari kedua, fokus penilaian diarahkan pada tiga domain penting lainnya dalam kerangka IKASANDI, yaitu Domain Deteksi, Domain Gulih (Penanggulangan dan Pemulihan), serta Domain Persandian. Secara keseluruhan terdapat 60 indikator yang diverifikasi dan dibahas secara mendalam bersama tim verifikator BSSN.

Penilaian IKASANDI merupakan instrumen nasional yang digunakan untuk mengukur tingkat kematangan penerapan keamanan siber dan persandian pada instansi pemerintah. Melalui penilaian ini, pemerintah daerah dapat mengetahui sejauh mana efektivitas tata kelola keamanan informasi yang telah diterapkan sekaligus memperoleh rekomendasi perbaikan guna meningkatkan ketahanan siber organisasi.

Kegiatan verifikasi diawali dengan pemaparan berbagai dokumen pendukung yang telah disiapkan oleh Tim Bidang Pemerintahan Digital dan Persandian Diskominfotik Kabupaten Lombok Barat. Selanjutnya, tim verifikator BSSN melakukan penelaahan terhadap kebijakan, standar operasional prosedur, laporan implementasi, dokumentasi kegiatan, hasil monitoring, serta berbagai eviden teknis yang menjadi dasar penilaian pada masing-masing indikator.

Pada Domain Deteksi, pembahasan difokuskan pada kemampuan organisasi dalam melakukan pemantauan keamanan sistem elektronik secara berkelanjutan. Tim BSSN melakukan verifikasi terhadap mekanisme pengelolaan log keamanan, proses identifikasi anomali, sistem deteksi dini terhadap ancaman siber, prosedur pelaporan insiden, serta mekanisme eskalasi ketika ditemukan indikasi gangguan keamanan informasi.

Dalam sesi tersebut, tim verifikator menekankan pentingnya pemanfaatan data log sebagai sumber informasi utama dalam mendeteksi aktivitas mencurigakan pada sistem elektronik. Monitoring yang dilakukan secara konsisten dinilai menjadi salah satu kunci dalam meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai ancaman siber yang dapat mengganggu operasional layanan pemerintahan.

Selain itu, tim Diskominfotik juga memaparkan berbagai upaya yang telah dilakukan dalam mendukung kemampuan deteksi keamanan informasi, termasuk pelaksanaan monitoring keamanan, dokumentasi hasil pemantauan, pelaporan aktivitas anomali, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia yang terlibat dalam pengelolaan keamanan sistem.

Pembahasan kemudian berlanjut pada Domain Gulih atau Penanggulangan dan Pemulihan. Domain ini menjadi salah satu aspek penting dalam mengukur kesiapan organisasi dalam merespons insiden keamanan siber dan memulihkan layanan yang terdampak gangguan.

Verifikasi dilakukan terhadap berbagai indikator yang mencakup kesiapan penanganan insiden, mekanisme koordinasi respons insiden, dokumentasi kejadian keamanan informasi, pengelolaan backup data, prosedur pemulihan layanan, serta evaluasi pasca insiden sebagai bagian dari upaya perbaikan berkelanjutan.

Tim BSSN meninjau sejumlah dokumen pendukung seperti SOP Penanganan Insiden Siber, laporan insiden keamanan informasi, dokumentasi simulasi penanganan insiden, laporan evaluasi tahunan keamanan informasi, hingga berbagai bukti implementasi pemulihan layanan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.

Pada sesi ini, verifikator memberikan apresiasi terhadap berbagai upaya yang telah dilakukan dalam membangun mekanisme penanganan insiden keamanan siber. Namun demikian, sejumlah rekomendasi juga disampaikan untuk memperkuat aspek dokumentasi, koordinasi lintas perangkat daerah, serta peningkatan kapasitas respons insiden di masa mendatang.

Selanjutnya, pembahasan berfokus pada Domain Persandian yang menjadi salah satu unsur penting dalam mendukung perlindungan informasi strategis pemerintah. Domain ini mencakup berbagai aspek penyelenggaraan persandian, mulai dari tata kelola organisasi persandian, pengelolaan perangkat sandi, pengamanan informasi berklasifikasi, penguatan kompetensi sumber daya manusia, hingga penerapan kebijakan dan prosedur keamanan informasi yang mendukung perlindungan data pemerintah daerah.

Dalam proses verifikasi, tim BSSN melakukan penelaahan terhadap berbagai dokumen kebijakan persandian, laporan pelaksanaan kegiatan, dokumentasi pengelolaan perangkat sandi, serta bukti pelaksanaan pengamanan informasi yang telah diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.

Diskusi berlangsung secara aktif dan konstruktif. Tim verifikator memberikan berbagai masukan untuk penyempurnaan dokumen maupun implementasi kontrol keamanan yang ada. Berbagai arahan yang diberikan diharapkan dapat menjadi referensi dalam memperkuat tata kelola keamanan siber dan persandian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.

Kepala Bidang Pemerintahan Digital dan Persandian Diskominfotik Kabupaten Lombok Barat, Sumirah, S.Kom., M.Eng., menyampaikan bahwa pelaksanaan penilaian IKASANDI merupakan kesempatan yang sangat berharga bagi pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap implementasi keamanan siber dan persandian.

Penilaian IKASANDI bukan sekadar proses verifikasi dokumen atau pengukuran tingkat kematangan, tetapi juga menjadi sarana pembelajaran dan evaluasi untuk mengetahui area-area yang masih perlu diperkuat. Masukan yang diberikan oleh BSSN akan menjadi dasar dalam menyusun langkah-langkah peningkatan keamanan siber dan persandian secara berkelanjutan, ungkapnya.

Ia menambahkan bahwa keamanan siber dan persandian merupakan fondasi penting dalam penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Oleh karena itu, seluruh perangkat daerah perlu memiliki kesadaran yang sama dalam menjaga keamanan informasi serta mendukung implementasi berbagai kontrol keamanan yang telah ditetapkan.

Dengan selesainya pembahasan pada hari kedua, seluruh rangkaian verifikasi indikator IKASANDI Tahun 2026 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat telah terlaksana sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. Secara keseluruhan, sebanyak 195 indikator dari berbagai domain telah diverifikasi bersama tim BSSN selama dua hari pelaksanaan penilaian.

Hasil verifikasi dan rekomendasi yang diberikan oleh BSSN nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan rencana tindak lanjut peningkatan keamanan siber dan persandian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat. Berbagai rekomendasi tersebut diharapkan dapat memperkuat ketahanan siber daerah, meningkatkan kualitas perlindungan data dan informasi pemerintah, serta menjaga keberlangsungan layanan publik berbasis digital.

Melalui pelaksanaan Penilaian IKASANDI Tahun 2026 ini, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat kembali menegaskan komitmennya dalam membangun tata kelola keamanan siber dan persandian yang lebih matang, terukur, dan berkelanjutan. Upaya tersebut menjadi bagian penting dalam mewujudkan pemerintahan digital yang aman, andal, terpercaya, serta mampu menghadapi berbagai tantangan keamanan siber di masa depan.

(Diskominfotik)

Credit: Bidang Pemerintahan Digital dan Persandian