GERUNG Pemerintah Kabupaten Lombok Barat melalui Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) melaksanakan hari pertama Penilaian Tingkat Kematangan Keamanan Siber dan Sandi (IKASANDI) Tahun 2026 pada Rabu (8/7/2026). Kegiatan yang berlangsung secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting tersebut didampingi langsung oleh tim verifikator dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) serta diikuti oleh Tim Bidang Pemerintahan Digital dan Persandian Diskominfotik Kabupaten Lombok Barat.

Pelaksanaan penilaian ini merupakan bagian dari upaya nasional untuk mengukur tingkat kematangan penerapan keamanan siber dan persandian pada instansi pemerintah. Melalui instrumen IKASANDI, pemerintah daerah dapat mengetahui tingkat kesiapan organisasi dalam melindungi aset informasi, sistem elektronik, data strategis, serta layanan digital yang menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

IKASANDI sendiri merupakan salah satu instrumen yang dikembangkan oleh BSSN untuk mendorong peningkatan kapabilitas keamanan siber pemerintah secara berkelanjutan. Hasil penilaian menjadi dasar dalam mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, serta area yang perlu ditingkatkan guna membangun tata kelola keamanan informasi yang lebih matang dan terukur.

Pada hari pertama pelaksanaan penilaian, pembahasan difokuskan pada dua domain utama, yaitu Domain Identifikasi dan Domain Proteksi. Domain Identifikasi terdiri atas 59 indikator, sedangkan Domain Proteksi terdiri atas 76 indikator. Dengan demikian, total sebanyak 135 indikator diverifikasi dan dibahas secara rinci bersama tim verifikator BSSN.

Kegiatan verifikasi berlangsung secara intensif melalui penelaahan setiap indikator beserta dokumen pendukung yang telah dipersiapkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat. Tim BSSN melakukan klarifikasi, validasi, serta memberikan berbagai masukan teknis terhadap bukti implementasi yang diajukan agar sesuai dengan ketentuan dan standar penilaian yang berlaku.

Kepala Bidang Pemerintahan Digital dan Persandian Diskominfotik Kabupaten Lombok Barat, Sumirah, S.Kom., M.Eng., menyampaikan bahwa pelaksanaan penilaian IKASANDI menjadi momentum penting bagi pemerintah daerah untuk mengevaluasi sejauh mana implementasi keamanan siber dan persandian telah diterapkan secara efektif.

Penilaian IKASANDI bukan hanya bertujuan memperoleh nilai atau capaian tertentu, tetapi menjadi sarana evaluasi untuk melihat tingkat kematangan keamanan siber yang telah kita bangun. Melalui proses ini, kita dapat mengetahui area yang sudah berjalan baik serta aspek-aspek yang masih perlu diperkuat guna meningkatkan ketahanan siber pemerintah daerah, ujarnya.

Pada Domain Identifikasi, pembahasan difokuskan pada berbagai aspek fundamental yang menjadi dasar pengelolaan keamanan siber organisasi. Tim verifikator BSSN melakukan penelaahan terhadap tata kelola keamanan siber, inventarisasi aset informasi, identifikasi sistem elektronik, pengelolaan risiko keamanan informasi, penetapan peran dan tanggung jawab, hingga mekanisme identifikasi ancaman dan kerentanan yang telah diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.

Berbagai dokumen pendukung seperti kebijakan keamanan informasi, dokumen manajemen risiko, daftar inventaris aset teknologi informasi, struktur organisasi pengelola keamanan informasi, serta bukti pelaksanaan identifikasi risiko menjadi bagian penting dalam proses verifikasi pada domain ini.

Sementara itu, pada Domain Proteksi, pembahasan diarahkan pada berbagai kontrol keamanan yang telah diterapkan untuk melindungi aset dan layanan digital pemerintah daerah. Verifikasi dilakukan terhadap implementasi pengamanan identitas dan hak akses pengguna, keamanan jaringan, perlindungan perangkat dan server, keamanan aplikasi, pengelolaan konfigurasi, perlindungan data, mekanisme pencadangan data (backup), hingga penerapan kebijakan dan prosedur keamanan informasi.

Tim BSSN juga melakukan penelaahan terhadap berbagai dokumen teknis dan bukti implementasi yang menunjukkan bahwa kontrol keamanan telah diterapkan secara konsisten di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat. Bukti yang diperiksa meliputi konfigurasi keamanan sistem, dokumentasi pengelolaan akses, laporan pemeliharaan perangkat, dokumentasi pelaksanaan backup, hingga laporan monitoring keamanan yang dilakukan secara berkala.

Selama proses penilaian berlangsung, Tim Bidang Pemerintahan Digital dan Persandian Diskominfotik Kabupaten Lombok Barat secara aktif memaparkan berbagai bukti implementasi yang telah disiapkan sebelumnya. Bukti tersebut mencakup kebijakan, standar operasional prosedur (SOP), laporan kegiatan, dokumentasi teknis, hasil monitoring, notulen rapat, laporan evaluasi, serta berbagai eviden lain yang menunjukkan implementasi keamanan siber di lingkungan pemerintah daerah.

Selain menjadi proses verifikasi, kegiatan ini juga menjadi forum konsultasi dan evaluasi bersama antara Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dan BSSN. Berbagai masukan yang diberikan oleh tim verifikator diharapkan dapat menjadi referensi dalam memperkuat implementasi keamanan siber dan persandian pada tahun-tahun mendatang.

Diskusi yang berlangsung selama proses verifikasi tidak hanya membahas kelengkapan dokumen, tetapi juga menyoroti efektivitas penerapan kontrol keamanan dalam mendukung keberlangsungan layanan pemerintahan digital. Hal ini sejalan dengan prinsip bahwa keamanan informasi tidak hanya harus terdokumentasi, tetapi juga harus diterapkan secara nyata dan berkelanjutan dalam operasional organisasi.

Pelaksanaan penilaian IKASANDI Tahun 2026 menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dalam mendukung penguatan keamanan siber nasional serta meningkatkan kualitas penyelenggaraan SPBE. Di tengah meningkatnya ancaman siber yang semakin kompleks, penguatan tata kelola keamanan informasi menjadi kebutuhan yang tidak dapat diabaikan.

Melalui proses penilaian ini, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat berharap dapat memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai tingkat kematangan keamanan siber yang telah dicapai, sekaligus memperoleh rekomendasi strategis untuk meningkatkan kemampuan perlindungan terhadap data, informasi, dan layanan digital pemerintah daerah.

Hasil dari verifikasi pada Domain Identifikasi dan Domain Proteksi nantinya akan menjadi bagian penting dalam penyusunan tindak lanjut perbaikan serta penguatan keamanan siber secara berkelanjutan. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan ketahanan siber daerah, menjaga keandalan layanan publik berbasis elektronik, serta memperkuat perlindungan terhadap aset informasi pemerintah daerah.

Dengan dukungan BSSN dan komitmen seluruh perangkat daerah, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat optimistis dapat terus meningkatkan tingkat kematangan keamanan siber dan persandian sebagai fondasi penting dalam mewujudkan pemerintahan digital yang aman, tangguh, dan terpercaya.

(Diskominfotik)

Credit: Bidang Pemerintahan Digital dan Persandian