Mataram, 5 Mei 2026 Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) secara resmi membuka kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Audit Internal Keamanan Pemerintahan Digital yang dilaksanakan di Aula Raja Langko, Kantor Inspektorat Provinsi NTB, Selasa (5/5/2026). Kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat tata kelola keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di lingkup pemerintah daerah.

Pembukaan kegiatan dilakukan langsung oleh Wakil Gubernur NTB, Indah Dhamayanti Putri, yang dalam sambutannya menegaskan pentingnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam menghadapi tantangan keamanan siber yang semakin kompleks.

Kegiatan ini merupakan momentum penting untuk meningkatkan kapasitas diri dalam bidang keamanan siber. Saya mengajak seluruh peserta untuk aktif berdiskusi dan memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya, khususnya dengan tim dari Badan Siber dan Sandi Negara yang hadir sebagai narasumber. Kita harus memastikan bahwa sistem pemerintahan digital yang kita bangun benar-benar aman dan dapat dipercaya, tegasnya.

Lebih lanjut, Wakil Gubernur juga menekankan bahwa penguatan tata kelola SPBE merupakan salah satu fokus utama pemerintah pusat yang harus direspons secara serius oleh pemerintah daerah.

Transformasi digital di NTB harus terus kita dorong secara terarah dan berkelanjutan. Keamanan menjadi fondasi utama agar layanan publik tetap berjalan optimal. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, kegiatan Bimbingan Teknis Audit Internal Keamanan Pemerintahan Digital secara resmi saya nyatakan dibuka. Mari bersama kita wujudkan NTB yang makmur dan mendunia, tambahnya.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Inspektur Provinsi NTB, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Kominfotik) NTB, serta tim dari Badan Siber dan Sandi Negara sebagai narasumber utama.

Mewakili Direktur Keamanan Siber BSSN, Danang Jaya, Ketua Tim BSSN, Didik Hardiyanto, dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan wujud nyata kolaborasi lintas instansi dalam menghadapi ancaman siber yang semakin meningkat.

Di tengah serangan siber yang semakin masif, kolaborasi dan koordinasi menjadi kunci utama. Kebocoran data dan berbagai insiden keamanan menjadi perhatian bersama dalam menjaga keberlangsungan layanan publik, ungkapnya.

Ia juga menegaskan urgensi pelaksanaan audit internal keamanan sebagai bagian dari penguatan tata kelola pemerintahan digital.

Peningkatan kepercayaan publik merupakan keniscayaan. Audit internal keamanan tidak hanya berdampak pada efisiensi anggaran dan sumber daya, tetapi juga memungkinkan deteksi dini yang lebih murah, meningkatkan akurasi pengambilan keputusantermasuk dalam investasi teknologiserta menjamin keberlangsungan layanan publik agar tidak terganggu. Selain itu, hal ini juga berkontribusi pada peningkatan Indeks Pemerintahan Digital, jelasnya.

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Surat BSSN Nomor 1719/BSSN/D3/OS.02.04/02/2026 tentang Penyampaian Kegiatan Asistensi Audit Internal Keamanan SPBE/Pemerintah Digital. Pelaksanaan bimtek berlangsung selama dua hari, 56 Mei 2026, dengan melibatkan peserta dari Inspektorat serta Dinas Kominfo kabupaten/kota se-NTB.

Setiap daerah diminta menugaskan dua auditor dari Inspektorat dan dua personel teknis dari bidang persandian dan keamanan informasi pada Dinas Kominfo sebagai peserta. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas SDM dalam melakukan audit keamanan informasi sebagai bagian dari penguatan implementasi SPBE.

Dari Kabupaten Lombok Barat, turut hadir Kepala Bidang Pemerintahan Digital dan Persandian Dinas Kominfotik, Sumirah, bersama tim dari Kominfotik dan Inspektorat Kabupaten Lombok Barat.

Dengan terselenggaranya kegiatan ini, diharapkan terbangun sinergi yang kuat antar pemangku kepentingan dalam menjaga keamanan data dan informasi, sekaligus mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan digital yang aman, andal, dan terpercaya di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

(Diskominfotik)
Credit : Sumirah/Tim Pemdiaman