Mataram, 15 April 2026 - Upaya penguatan tata kelola data pemerintahan berbasis digital di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terus didorong melalui lokakarya integrasi portal data. Kegiatan bertajuk integrasi Portal NTB Satu Data dengan aplikasi PELITA Kementerian Dalam Negeri serta portal data kabupaten/kota se-NTB resmi digelar selama dua hari, 1516 April 2026, di Hotel Golden Palace Mataram.

Lokakarya ini dihadiri oleh perwakilan Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dari seluruh kabupaten/kota di NTB, serta menghadirkan narasumber dari Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementerian Dalam Negeri. Dari Kabupaten Lombok Barat, turut hadir Kepala Bidang Pemerintahan Digital dan Persandian serta Kepala Bidang Data Sektoral.

Dalam sambutan pembukaan, Kepala Dinas Kominfo NTB, Dr. H. Ahsanul Khalik, menegaskan pentingnya pemanfaatan data dalam mendukung proses pengambilan kebijakan pemerintah daerah.

Pertemuan ini menjadi momentum yang sangat baik untuk menjadikan portal data sebagai instrumen utama dalam pengambilan kebijakan. Selama ini, volume data yang dihasilkan pemerintah daerah sangat besar, namun belum dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung keputusan strategis, ujarnya.

Ia juga menekankan bahwa integrasi data menjadi kunci dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan berbasis bukti (evidence-based policy).

Sementara itu, perwakilan Pusdatin Kementerian Dalam Negeri, Yeni, dalam pemaparannya menjelaskan bahwa aplikasi PELITA dirancang sebagai platform nasional untuk mengintegrasikan dan menyelaraskan data pembangunan daerah.

Integrasi dengan portal NTB Satu Data merupakan langkah strategis untuk memastikan keselarasan data antara pusat dan daerah. Dengan sistem yang terintegrasi, diharapkan tidak ada lagi duplikasi data dan kualitas data yang dihasilkan semakin terjamin, jelasnya.

Dalam sambutan awal kegiatan, panitia menyampaikan bahwa lokakarya ini bertujuan untuk membangun sinergi antarplatform data, khususnya antara portal NTB Satu Data, PELITA Kemendagri, serta portal data di tingkat kabupaten/kota.

Kami menargetkan adanya integrasi yang tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga mencakup keselarasan kebijakan dan standar data. Dengan demikian, ekosistem data di NTB dapat terbangun secara utuh dan berkelanjutan, ungkap perwakilan panitia.

Partisipasi aktif juga ditunjukkan oleh tim Kominfo Kabupaten Lombok Barat yang terlibat dalam diskusi teknis dan sesi perumusan rekomendasi. Kehadiran Kepala Bidang Pemerintahan Digital dan Persandian serta Kepala Bidang Data Sektoral menjadi bentuk komitmen daerah dalam mendukung percepatan implementasi big data daerah.

Melalui lokakarya ini, diharapkan terbangun fondasi integrasi data yang kuat antarlevel pemerintahan, sehingga data tidak hanya menjadi arsip administratif, tetapi mampu menjadi aset strategis dalam perencanaan dan pembangunan daerah di Provinsi NTB.

(Diskominfotik)

Credit: Sumirah, S.Kom., M.Eng