Mataram, 13 Mei 2026 Pemerintah Kabupaten Lombok Barat melalui Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik turut ambil bagian dalam Kegiatan Pendampingan Penerapan Kebijakan Pemerintah Digital yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat bersama Deputi Transformasi Digital Pemerintah Kementerian PANRB di Gedung Sangkareang Kantor Gubernur NTB, Rabu (13/5/2026).

Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya penguatan implementasi Pemerintah Digital (Pemdi) tahun 2026 sebagai penguatan kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 20252029.

Peserta kegiatan berasal dari berbagai perangkat daerah lingkup Pemerintah Provinsi NTB serta Dinas Kominfo kabupaten/kota se-NTB. Pemerintah Kabupaten Lombok Barat diwakili oleh Kepala Bidang Pemerintahan Digital dan Persandian Dinas Kominfotik Kabupaten Lombok Barat, Bapak Sumirah.

Kegiatan menghadirkan narasumber dari Tim Kementerian PANRB, di antaranya Hadi dan Averoce, yang memaparkan berbagai materi strategis terkait transformasi digital pemerintahan. Materi yang dibahas meliputi kebijakan Pemerintah Digital, evaluasi kinerja Pemerintah Digital, arsitektur Pemdi meso dan mikro, evaluasi belanja Pemerintah Digital, kompetensi digital ASN, hingga keterpaduan layanan digital pemerintah.

Dalam paparannya, Hadi dari Tim Kementerian PANRB menegaskan bahwa transformasi digital pemerintah bukan hanya persoalan teknologi, tetapi juga perubahan tata kelola birokrasi yang terintegrasi dan berorientasi pada pelayanan publik.

Pemerintah Digital harus mampu menghadirkan layanan yang lebih cepat, terintegrasi, dan berbasis kebutuhan masyarakat. Karena itu, penguatan arsitektur digital, tata kelola data, dan kolaborasi lintas perangkat daerah menjadi kunci utama, ujarnya.

Sementara itu, Averoce dari Tim Kementerian PANRB menyampaikan bahwa keberhasilan implementasi Pemerintah Digital sangat ditentukan oleh kesiapan sumber daya manusia dan komitmen pemerintah daerah dalam membangun ekosistem digital yang berkelanjutan.

Transformasi digital tidak dapat berjalan parsial. Dibutuhkan sinergi antara kebijakan, infrastruktur, kompetensi ASN, serta keterpaduan layanan digital agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat, jelasnya.

Kepala Bidang Pemerintahan Digital dan Persandian Dinas Kominfotik Kabupaten Lombok Barat, Sumirah, menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi momentum penting bagi pemerintah daerah dalam memperkuat implementasi SPBE dan percepatan transformasi digital di daerah.

Kegiatan pendampingan ini memberikan pemahaman yang sangat strategis terkait arah kebijakan Pemerintah Digital nasional. Lombok Barat berkomitmen terus memperkuat integrasi layanan digital, tata kelola pemerintahan berbasis data, serta peningkatan kualitas layanan publik melalui transformasi digital yang berkelanjutan, ungkapnya.

Ia juga menambahkan bahwa Pemerintah Kabupaten Lombok Barat terus mendorong penguatan interoperabilitas layanan digital antar perangkat daerah sebagai bagian dari implementasi Pemerintah Digital yang efektif dan terintegrasi.

Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi NTB, Dr. H. Ahsanul Halik, S.Sos., M.H., bersama Asisten Deputi Koordinasi Penerapan Kebijakan Pemerintah Digital Kementerian PANRB.

(Diskominfotik)

Credit: Sumirah/Tim Pemdiaman