Narmada_Lombok Barat, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat terus memperkuat upaya percepatan penurunan stunting melalui pendekatan yang lebih terarah dan sistematis. Salah satunya diwujudkan melalui roadshow Tim Percepatan Penurunan Stunting (TP3S) Kabupaten ke seluruh kecamatan sebagai forum evaluasi sekaligus penguatan sinergi lintas sektor.

Kegiatan yang dipimpin Ketua TP3S Kabupaten bersama sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) itu, Selasa (7/7/2026), berlangsung di Aula Kantor Camat Narmada. Hadir dalam kegiatan tersebut para kepala desa se-Kecamatan Narmada, Camat dan Sekretaris Camat Narmada, unsur Forkopimcam, kepala puskesmas, pendamping desa, Tim Pendamping Keluarga (TPK), serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.

Sekretaris Camat Narmada memandu jalannya kegiatan yang berlangsung dalam suasana dialogis. Selain memaparkan kondisi aktual penanganan stunting, forum tersebut juga menjadi ruang bagi pemerintah desa untuk menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi di lapangan.
Mewakili Wakil Bupati Lombok Barat, Kepala Dinas Kesehatan menegaskan bahwa percepatan penanganan stunting tetap mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Regulasi tersebut menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam menyusun langkah-langkah intervensi yang terintegrasi.

Ia menjelaskan bahwa penanganan stunting tidak dapat hanya bertumpu pada sektor kesehatan. Upaya tersebut harus dilakukan melalui pendekatan konvergensi, yakni sekitar 30 persen intervensi spesifik yang berkaitan langsung dengan pelayanan kesehatan dan gizi, serta 70 persen intervensi sensitif yang melibatkan sektor lain, seperti penyediaan air bersih, sanitasi, pendidikan, hingga pemberdayaan masyarakat.

Menurutnya, Kecamatan Narmada masih menghadapi tantangan berupa tingginya penggunaan air yang belum memenuhi standar layak minum. Kondisi tersebut diduga menjadi salah satu faktor yang berkontribusi terhadap tingginya angka stunting, di samping masih perlunya pembenahan sarana pengukuran pertumbuhan balita di sejumlah posyandu.

"Kerja bersama menjadi bagian penting dalam penyelesaian persoalan stunting. Tidak ada satu sektor yang dapat bekerja sendiri," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Lombok Barat memaparkan struktur kepengurusan TP3S Kabupaten yang telah diperkuat melalui keputusan Bupati Lombok Barat. Ia menilai keberadaan tim tersebut menjadi instrumen penting dalam mengoordinasikan program lintas sektor agar lebih efektif dan tepat sasaran.

Dalam analisis situasi yang dipaparkannya, masih terdapat sejumlah persoalan yang memerlukan perhatian bersama. Di antaranya pendataan kondisi alat ukur di posyandu yang belum sepenuhnya lengkap, potensi tumpang tindih bantuan dari berbagai sumber, serta belum adanya alokasi anggaran yang secara khusus diperuntukkan bagi penanganan stunting melalui dana desa.

Berdasarkan data di dasbord Sehati, prevalensi stunting di Kecamatan Narmada saat ini mencapai 11,09 % dengan 838 balita stunting. Selain itu, tercatat 316 balita mengalami gizi kurang dan 237 ibu hamil mengalami kekurangan energi kronis (KEK). Wilayah Narmada sendiri didukung oleh tiga puskesmas sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan masyarakat.

Forum kemudian berkembang menjadi diskusi yang berlangsung aktif. Kepala Desa Buwun Sejati menyoroti masih adanya wilayah blank spot yang dinilai menghambat penyebaran informasi kepada masyarakat. Menurutnya, keterbatasan akses internet turut memengaruhi efektivitas penyampaian edukasi, termasuk terkait pencegahan stunting.

Sementara itu, Kepala Desa Sembung menilai pemerintah desa selama ini telah berupaya maksimal menjalankan berbagai program penanganan stunting. Namun, ia berharap pemerintah kabupaten dapat lebih menitikberatkan pembahasan pada program-program konkret yang dapat segera dilaksanakan di tingkat desa.

"Kalau memang ada program yang harus kami kerjakan, kami siap melaksanakan. Harapannya lebih banyak langkah nyata yang bisa langsung diterapkan di desa," ujarnya.

Berbagai masukan tersebut langsung ditanggapi oleh koordinator masing-masing bidang sesuai kewenangannya.

Menanggapi persoalan komunikasi publik, Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Lombok Barat menjelaskan bahwa perangkat daerahnya memiliki peran dalam mendiseminasikan pengetahuan dan informasi mengenai pencegahan stunting melalui berbagai media komunikasi pemerintah.

Menurutnya, materi edukasi yang dipublikasikan merupakan hasil kolaborasi lintas sektor agar informasi yang diterima masyarakat tetap akurat dan seragam. Penyampaian pesan dilakukan melalui video pendek, media audiovisual, kanal digital, hingga berbagai platform media sosial yang dinilai lebih mudah dipahami dan diakses masyarakat.

Diskominfotik juga mendorong pemerintah desa, puskesmas, posyandu, serta seluruh institusi yang terlibat agar lebih mengoptimalkan media sosial resmi masing-masing sebagai sarana edukasi publik mengenai stunting.

Terkait persoalan blank spot yang disampaikan pemerintah desa, pihaknya akan segera melakukan pemetaan lokasi sebagai dasar penyusunan langkah penanganan. Salah satu solusi yang ditawarkan ialah pengembangan konsep desa digital melalui pemanfaatan jaringan internet berbasis satelit maupun pembangunan pusat layanan internet desa yang dikelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Roadshow TP3S Kabupaten ini diharapkan tidak hanya menjadi forum evaluasi, tetapi juga menghasilkan langkah-langkah konkret yang mampu memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah, pemerintah desa, tenaga kesehatan, pendamping keluarga, dan seluruh elemen masyarakat. Dengan sinergi yang semakin kuat, percepatan penurunan stunting di Lombok Barat diharapkan dapat berlangsung lebih efektif, terukur, dan berkelanjutan.

Diskominfotik

HIM/Diangge