Lombok Barat Pemerintah Kabupaten Lombok Barat bersama Pusat Riset Sains Data dan Informasi (PRSDI) BRIN melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) Delphi Penetapan Skor Prioritas Intervensi (SPI) Daerah Kabupaten Lombok Barat, Kamis, 4 Juni 2026. Kegiatan ini dilaksanakan secara terarah/hybrid dengan dukungan aplikasi Modul Delphi SPI berbasis Python Flask melalui laman spi.lombokbaratkab.go.id.

FGD ini mengangkat tema Pembobotan Indikator dan Penetapan Konsensus Skor Prioritas Intervensi Daerah Kabupaten Lombok Barat. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari riset Model Analitik Big Data untuk Perencanaan Publik: Prioritisasi SosialEkonomi di Daerah Berbasis Data Terpadu dalam Rumah Program Purwarupa Hasil Riset dan Inovasi Big Data OREI Tahun Anggaran 2026.

Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat bersama Tim Riset PRSDI BRIN berupaya memperkuat perencanaan pembangunan berbasis data. Skor Prioritas Intervensi atau SPI dirancang sebagai instrumen analitik untuk membantu pemerintah daerah memetakan wilayah yang membutuhkan perhatian prioritas berdasarkan indikator sosial-ekonomi, layanan dasar, risiko wilayah, dan aksesibilitas.

Dalam pelaksanaannya, panelis dari unsur pemerintah daerah, OPD terkait, akademisi, serta tim riset memberikan penilaian terhadap dimensi dan indikator SPI menggunakan metode Delphi. Penilaian dilakukan melalui skala 1 sampai 9 untuk memperoleh konsensus terhadap tingkat kepentingan setiap indikator.

Hasil penilaian panelis kemudian diolah melalui aplikasi Modul Delphi untuk menghitung median, rerata, simpangan baku, rentang antar-kuartil atau IQR, koefisien variasi atau CV, bobot sementara, serta status konsensus. Hasil tersebut akan menjadi dasar dalam penyusunan bobot dimensi dan indikator SPI yang lebih sesuai dengan kondisi Kabupaten Lombok Barat.

Kegiatan ini juga menjadi ruang diskusi untuk menyepakati struktur pembobotan, menilai relevansi indikator, menguji kewajaran skala penilaian, serta memperoleh masukan teknis terhadap pengembangan aplikasi dan dasbor analitik SPI Daerah.

Melalui FGD ini, diharapkan tersusun rekomendasi bobot dimensi dan indikator SPI yang lebih akuntabel, kontekstual, dan dapat digunakan sebagai dasar awal perhitungan prioritas intervensi pembangunan di Kabupaten Lombok Barat. Selain itu, kegiatan ini juga diharapkan dapat memperkuat kolaborasi antara BRIN, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, OPD terkait, akademisi, dan pemangku kepentingan dalam mendukung perencanaan publik berbasis data.

(Diskominfotik)

Credit: Sumirah/Tim Pemdiaman