Gerung, 23 Juni 2026 Pemerintah Kabupaten Lombok Barat terus memperkuat tata kelola data sektoral sebagai fondasi perencanaan pembangunan yang akurat dan berbasis bukti. Melalui Bidang Statistik Sektoral Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik), kegiatan Diskusi Klinis atau Desk Data dilaksanakan selama dua hari, pada 2223 Juni 2026, untuk melakukan validasi dan verifikasi data pada aplikasi E-Walidata Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD RI).

Kegiatan yang berlangsung di Aula Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Lombok Barat tersebut diikuti oleh perwakilan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapperida) selaku super admin E-Walidata, serta Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Lombok Barat sebagai pembina data.

Diskusi Klinis dipimpin langsung oleh Kepala Bidang Statistik Sektoral Diskominsta Kabupaten Lombok Barat, Anni Wahyu Ningsih, S.K.M. Dalam arahannya, Anni menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk memastikan kualitas, konsistensi, dan keterisian data sektoral yang tersimpan dalam portal E-Walidata SIPD RI.

Data yang berkualitas merupakan fondasi utama dalam penyusunan perencanaan pembangunan dan pengambilan kebijakan publik. Melalui kegiatan ini, kami memastikan bahwa data yang diinput oleh masing-masing OPD telah sesuai standar, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan, ujarnya.

Pada hari pertama, Senin (22/6), kegiatan diikuti oleh perwakilan dari Dinas Perdagangan, Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Perikanan, Dinas Perindustrian, Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja, serta didampingi oleh tim dari Bapperida dan BPS Kabupaten Lombok Barat. Sementara pada hari kedua, Selasa (23/6), peserta berasal dari Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Perikanan, serta Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga dan tetap didampingi oleh tim dari Bapperida dan BPS Kabupaten Lombok Barat.

Selama pelaksanaan desk data, peserta bersama tim Statistik Sektoral melakukan pemeriksaan secara rinci terhadap setiap variabel data yang telah diunggah ke dalam sistem. Proses verifikasi mencakup pengecekan keterisian data, kesesuaian format, konsistensi antarperiode, serta identifikasi anomali dan data pencilan (outlier) yang berpotensi memengaruhi kualitas informasi statistik daerah.

Dari hasil pemeriksaan, ditemukan beberapa ketidaksesuaian berupa kekosongan data, perbedaan format pengisian, hingga nilai ekstrem yang memerlukan klarifikasi lebih lanjut. Berbagai temuan tersebut langsung dibahas bersama OPD terkait untuk memastikan penyebabnya, sekaligus dilakukan perbaikan dan penyesuaian secara langsung (on the spot) agar data yang tersimpan dalam sistem segera memenuhi standar kualitas yang ditetapkan.

Pendekatan ini dinilai efektif karena memungkinkan proses koreksi dilakukan secara cepat dan terukur, sekaligus meningkatkan pemahaman operator data terhadap mekanisme pengelolaan data sektoral yang baik dan benar.

Dalam kesempatan tersebut, Bapperida Kabupaten Lombok Barat turut memberikan pembinaan teknis mengenai tata kelola E-Walidata, mulai dari mekanisme penginputan data, prosedur revisi, hingga pengelolaan hak akses pengguna. Pembinaan ini bertujuan untuk mewujudkan proses pengelolaan data yang lebih terintegrasi dan seragam di seluruh OPD.

Sementara itu, BPS Kabupaten Lombok Barat memberikan pendampingan terkait penerapan prinsip-prinsip statistik dalam pengendalian mutu data. Tim BPS juga menyampaikan berbagai rekomendasi teknis mengenai penanganan data pencilan, validasi data historis, serta penguatan metadata guna meningkatkan keterlacakan (traceability) dan kredibilitas data sektoral daerah.

Antusiasme peserta terlihat selama kegiatan berlangsung. Para operator dan pengelola data dari berbagai OPD memanfaatkan forum tersebut untuk berkonsultasi secara langsung terkait berbagai kendala yang dihadapi dalam proses penginputan dan pemutakhiran data.

Melalui pelaksanaan Diskusi Klinis atau Desk Data ini, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat menunjukkan komitmennya dalam membangun ekosistem data yang akurat, terintegrasi, dan berkelanjutan. Ketersediaan data yang berkualitas diharapkan dapat mendukung penyusunan kebijakan yang lebih tepat sasaran, meningkatkan efektivitas program pembangunan, serta memperkuat implementasi Satu Data Indonesia di tingkat daerah.

Dengan semakin baiknya tata kelola data sektoral, Kabupaten Lombok Barat optimistis mampu menghadirkan proses perencanaan pembangunan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, sekaligus memenuhi tuntutan pelaporan dan pengelolaan data pada sistem informasi pemerintah daerah secara nasional.

Diskominfotik/BSS/Erman