Gerung_Lombok Barat, Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Lombok Barat, Saiful Ahkam, mendorong pola kerja lintas organisasi perangkat daerah (OPD) yang lebih taktis dengan menempatkan pemetaan persoalan sebagai langkah awal sebelum program dijalankan.

Langkah tersebut mengemuka dalam rapat koordinasi Keasistenan Administrasi Pemerintahan dan Kesra di Ruang Rapat Senggigi, Kantor Bupati Lombok Barat, Kamis (20/8/2026). 
Rapat tidak hanya membahas penjabaran program dan percepatan pelaksanaan kegiatan, tetapi juga meminta Inspektorat, OPD, camat dan kepala bagian memaparkan persoalan serta potensi hambatan di lapangan. Persoalan yang muncul dicatat untuk kemudian ditangani melalui kolaborasi sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

Dalam skema tersebut, camat didorong menjadi jembatan antara kebijakan pimpinan daerah dengan kondisi faktual di wilayah. Peran kecamatan dinilai penting dan strategis karena banyak persoalan membutuhkan verifikasi dan tindak lanjut hingga tingkat desa.

Salah satu yang menjadi sorotan adalah persoalan anak tidak sekolah (ATS). kadis Dikbud Najamudin mengungkapkan, dari sekitar 7.000 ATS yang terdata, hasil verifikasi menemukan masih adanya data anak yang telah meninggal namun tercatat sebagai ATS.

Verifikasi dan validasi akan dilanjutkan dengan melibatkan pemerintah desa. Ahkam bahkan meminta digelar rapat khusus ATS dan menegaskan agar kecamatan menjadikan pendataan ATS sebagai perhatian khusus.

Persoalan serupa juga muncul pada sektor sosial. Dinas Sosial menyebut ketidakdisiplinan pembaruan dan pelaporan data di tingkat kecamatan berpengaruh terhadap ketepatan sasaran bantuan. Data yang dipaparkan menunjukkan inclusion error masih tinggi, angka nasional menunjukkan sekitar 46% penerima berada pada desil 6-10, sementara sekitar 26 persen masyarakat yang semestinya menerima bantuan justru belum mendapatkannya.

Di bidang kesehatan, Dinas Kesehatan menyoroti angka kematian, pelacakan kasus tuberkulosis (TB), serta pengawalan pemberian susu melalui puskesmas dalam penanganan stunting. Data warga positif TB perlu ditindaklanjuti melalui trakcing untuk mencegah meluasnya penularan.

Sementara itu, Kepala Dinas PMD Mahnan mendorong aktivasi kembali operator desa serta pembaruan profil desa. Kepala desa dan kader posyandu juga diminta terlibat aktif, termasuk memastikan dukungan insentif kader tidak boleh kurang dari Rp150 ribu per bulan.

Rapat tersebut memperlihatkan arah kerja yang ingin dibangun Ahkam: persoalan tidak sekadar dilaporkan, tetapi dipetakan, diverifikasi dan dicarikan solusi secara bersama. dan, Langkah ini diambil sebagai Langkah implementasi kerangka konseptual dari krisis ke pemulihan integritas yang berada pada kurun Waktu 8 sd 30 hari pasca OTT Bupati non Aktif LAZ yaitu diagnosis cepat atas resiko integritas.

Dengan camat sebagai penghubung di wilayah, koordinasi lintas OPD diharapkan tidak berhenti di meja rapat, tetapi bergerak menjadi tindakan nyata sampai ke desa dan masyarakat.

Ukuran keberhasilan program, dengan demikian, bukan hanya terlaksananya kegiatan, tetapi seberapa jauh persoalan yang menjadi sasaran program benar-benar dapat diselesaikan dan dampaknya dirasakan oleh masyarakat.

Diskominfotik,

him